Uu Ruzhanul Ulum Pastikan Akan Segera Laksanakan RUPS BJB

Bandung (Indigonews) – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum memastikan pihaknya akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank BJB pada November 2018 mendatang.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan suntikan modal untuk bank pelat merah tersebut.

Uu menjelaskan, Pemprov Jabar selaku pemegang saham mayoritas harus mempertahankan porsinya agar tidak dikalahkan pemerintah kabupaten/kota dalam penyertaan modal. Ini pun sesuai dengan arahan Bank Indonesia terkait porsi pemegang saham mayoritas.

“BJB sepakat akan mengadakan RUPS pada November mendatang,” kata Uu kepada wartawan Selasa (16/10/2018).

Menurutnya, saat ini pemerintah kabupaten/kota terus menyuntikkan anggaran untuk Bank BJB demi menambah keuntungan yang tercatat sebagai pendapatan asli daerah.

“Kita angkanya kalah kalau tidak menyetor. Kabupaten/kota ramai-ramai menyetor juga ke BJB, karena mungkin ingin labanya besar,” ujarnya.

Meski begitu, Uu tidak menyebut berapa jumlah dana yang akan disetorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Bank BJB pada semester dua 2018 ini.

“Saya tidak bisa menyebutkan. Nanti saja, nilainya lebih besar dari sekarang,” katanya.

Lebih lanjut, Uu menambahkan RUPS ini akan digelar setelah tuntasnya evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat 2018. Setelah dievaluasi, pihaknya akan menunggu persetujuan DPRD Jawa Barat untuk selanjutnya diterbitkan peraturan gubernur terkait itu.

“DPRD disepakati, baru Pergub, baru RUPS,” ujarnya.

Sebelumnya, Uu menyebut dalam RUPS ini pun akan dibahas sejumlah hal lain seperti mekanisme pengangkatan direksi. Dia ingin kultur Jawa Barat dan Banten lebih terlihat di bank pelat merah tersebut.

“Orang Jawa Barat harus menjadi ruh nya, urat nadi dalam pengelolaan BJB ini. Bukan berarti yang lain tidak boleh,” katanya.

Meski begitu, Uu memastikan dirinya akan menyerahkan kualifikasi direksi ini kepada keputusan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas perbankan di Tanah Air.

“Semuanya harus sesuai aturan, seperti lolos fit proper test di OJK,” imbuhnya. Lamhot Siadari