Pematangsiantar – Front Justice (FJ) angkat bicara terkait tentang penegakan hukum di Kota Pematangsiantar belum mendapatkan titik terang sebagai landasan untuk melegitimasi Kota Siantar bersih dari kasus korupsi yang menjadi keresahan yang merugikan sistem perekonomian dan merugikan baik daerah maupun negara.
Tercatat bahwasanya sampai saat ini yang menjadi sorotan Front Justice adalah dugaan kasus yang merujuk pada Sdr.Jhonson Tambunan selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum ada sikap dan proses yang jelas dari Kejaksaan Negeri kota Pematangsiantar.
Front Justice menilai dan menduga bahwasanya pihak Kejari ada kaitannya tentang Jhonson Tambunan selaku Plt Kadis PUPR sehingga pemrosesan pun tak kunjung diusut sampai tuntas.
“Kami menduga pihak Kejari ada main dengan saudara Jhonson, Kenapa sampai saat ini belum ada titik terang yang jelas terkait kasus dugaan terhadap Jhonson Tambunan ?, Ada apa dengan penegakan hukum di Kota kita ini ?” kesal Praja Panjaitan selaku Pimpinan Pergerakan Front Justice ini.
“Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini selesai dan kami akan tetap melakukan apa saja dengan segala cara apapun agar pemrosesan ini mencapai titik temu yang jelas” sambut Cavin Tampubolon dan Dody Sitorus selaku koordinator Pergerakan Front Justice.
Front Justice demi menguatkan dugaan menyatakan bahwa contoh kasus yang sudah pernah dilaporkan adalah pembangunan jalan, Pembangunan Stadion Sagnawaluh dan pembangunan Tugu Raja Sangnawaluh, hingga yang baru ini menjadi temuan BPK-RI di Dinas PUPR kota Pematangsiantar sebesar kurang lebih 7 miliar Rupiah (masih di pihak inspektorat Kota Pematangsiantar.
Terakhir Front Justice menilai lemahnya penegakan hukum di Kota Pematangsiantar yang terkesan lemah harus jadi tanggungjawab bagi seluruh elemen penegakan hukum di Kota Pematangsiantar. Red01
Discussion about this post