Simalungun – Mungkin masih jelas dalam ingatakan kita perjuangan Guru Honorer di Kabupaten Simalungun, hingga lahirnya komunitas mereka yang bernama Forum Guru Honorer Simalungun, yang berjuang terhadap penindasan para guru honorer di Kabupaten Simalungun.
“Melawan lupa, salah satu perjuangan mereka adalah upah/gaji yang belum di bayarkan oleh pihak pemkab Simalungun, informasi yang kita dapat dari FGHS, kalau gaji mereka belum di bayarkan pada tahun 2016 & 2018, kurang lebih selama 6 bulan (2016), 6 bulan (2018)” pungkas Fawer Full Fander Sihite Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Senin (19/8/2019).
Pemerintah Kabupaten Simalungun memangkas gaji 1.502 tenaga guru honorer. Pemotongan ini dilakukan akibat minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Simalungun tahun 2018.
Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Simalungun, Resman Saragih, gaji guru honorer dipangkas Rp 1 juta. Akibat kebijakan ini, hidup guru honorer di Simalungun kian sengsara. Sebab, selain dipotong, sebahagian guru justru tidak gajian sejak Juli lalu.
“Sebelumnya, Guru Honorer bergaji Rp 2 juta. Namun, karena ada kebijakan baru ini, mereka digaji Rp 1 juta, hal tersebut jelas tidak adil, Jika PAD Simalungun minim, mestinya yang dipotong itu biaya perjalanan dinas dan berbagai pengadaan lainnya.” jelasnya Mantan Ketua GMKI Pematangsiantar – Simalungun itu.
Hingga tahun 2019, guru honorer masih terus berjuang, dan belum mendapatkan hak mereka, sudah sepantasnya kita harus bersama-sama melawan lupa ini, karena semakin di diamkan dan di biarkan maka persoalan ini bisa benar-benar dilupan oleh ingatan Bupati Simalungun.
“Institute Law And Justice meminta Bupati Simalungun, harus segera membayarkan apa yang menjadi hak para guru honorer, sudahilah penindasan di Kab. Simalungun apa lagi kepada tenaga pendidik” tutupnya. Red01
Discussion about this post