IG | Jakarta – Terkait pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis pada acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019) beberapa waktu lalu tentang peringatan keras kepada para Kapolda dan kapolres agar tidak meminta jatah proyek pada kepala daerah dan akan mengambil tindakan tegas bagi oknum yang kedapatan meminta jatah proyek kini mulai ditagih untuk segera mencopot oknum APH yang kedapatan meminta proyek agar terciptanya aparat penegak hukum yang bersih dari praktik KKN.
Hal ini disampaikan Aliansi Pemuda Dan Mahasiswa yang terhimpun dari berbagai organisasi tingkat nasional seperti Pemuda Muslimin Indonesia dengan ketua Umum M. Sabili, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( HIMMAH) dengan Ketua Umum Aminullah Siagian, Ikatan Pemuda Tiong Hoa dengan ketua umum Ardy Susanto dan GPII dengan ketua Umum Masri Ikoni, Jumat (15/11/2019) di Jakarta.
M. Sabili salah satu perwakilan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa mengatakan bahwa Kapolri selaku perwira tertinggi di kepolisian Republik Indonesia harus sesegera mungkin mencopot para Kapolres bahkan Kapolda yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti yang di ucapkannya beberapa waktu lalu.
“Untuk menciptakan sistem pemerintahan bersih memang harus dimulai dari Aparat penegak Hukumnya terlebih dahulu, untuk itu kami meminta kepada Kapolri untuk segera menindak dan mencopot oknum nakal dari tingkat Kapolda sampai Kapolres “ kata Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia.
“Kita mendukung langkah tsb agar Polri menjadi lembaga yg terpercaya ditengah masyarakat dengan menjaga Profesionalitas dan Modernitas Polri, seperti yg dilakukan oleh Kapolri sebelumnya” yang diamini ketua umum dari anggota aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lainnya.
Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak kepala daerah yang diduga dijadikan sapi perahan oleh oknum nakal Kapolda dan Kapolres dengan dalih penyelidikan dan pengembangan laporan masyarakat yang berujung pada negoisasi.
Masih kata Aminullah, bila Kapolri bisa menindak anggotanya berarti secara tidak langsung telah menjalankan amanat Presiden RI Jokowi yang tak akan memberikan toleransi kepada para penegak hukum yang kerap melakukan pemerasan dengan motif mencari-cari kesalahan calon korbannya, karena dianggap mengganggu Inovasi, yg kerjaannya justru memeras Birokrat dan Pejabat.
“Kami Aliansi Pemuda dan Mahasiswa siap mendukung amanat presiden, dan kami ingatkan kepada Kapolri agar jangan hanya dijadikan wacana belaka untuk memproses penegak hukum yang meminta jatah proyek seperti di sampaikan Presiden” tukasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengatakan bila Kapolri dapat menepati janjinya mereka menyatakan siap bersinergi dengan Kapolri untuk mengawal pembangunan dan menciptakan kamtibmas yang kondusif. Rel
Discussion about this post