IGNews | Balige – Sekretaris Indonesia Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa (IP2 Baja) Nusantara, Edison Marpaung menilai bukan hanya Dinas Kesehatan yang ada indikasi penyimpangan pada penggunaan anggaran, bahkan Bagian Umum Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Toba juga terindikasi ada penyimpangan, Rabu (11/3/2020).
Adapun kegiatan yang terindikasi adanya penyimpangan pada penggunaan anggaran di Bagian Umum Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Toba yakni kegiatan pada pemeliharaan kenderaan Mobil Dinas (Mobnas) di sekretariat, dimana pihak sekretariat daerah melalui Bagian Umum mengalokasikan anggaran untuk perawatan mobil dinas sebesar kurang lebih 600 juta pada TA 2019, namun ada tercium indikasi adanya kwitansi kosong atau dapat dikatakan penyimpangan pada anggaran.
“Anggaran kurang lebih 600 juta untuk perawatan mobil dinas seakan-akan realisasi 100%,namun setelah ada dugaan bocoran dari pihak yang melakukan audit pada anggaran, pihak Bagian Umum, tim pengelola keuangan dan pihak ketiga, bahwa ada praktek sistem kwitansi kosong untuk menghabiskan alokasi anggaran yang sudah di tetapkan” ujar Edison Marpaung.
“Untuk itu kita sangat mengharapkan kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar membuka secara terang benderang adanya kelebihan pembayaran pada setiap kegiatan yang sudah selesai dikerjakan, jangan ada sistem bersalaman untuk pemulusan ada hasil Audit” harapnya.
Kepala Bagian Umum dan Pemkab Toba Jefry Nainggolan saat dikonfirmasi Indigonews mengatakan BPK saat ini sedang bekerja.
”Tim BPK saat ini masih bekerja, tentu hasilnya rekomundasi hasil audit pasti resmi disampaikan” jawabnya.
“Saya sudah dipanggil lagi oleh Tim BPK, tapi lebih jelasnya kita lebih baik ketemu dulu sebelum di muat dan nanti saya contac kalau sudah pulang dari kegiatan ini” pintanya. Freddy Hutasoit
Discussion about this post