IGNews | Kepri – Aktivis anti korupsi Kepulauan Riau (Kepri), Mulkansyah menyayangkan sikap para Anggota DPRD Provinsi Kepri yang sampai saat ini terlihat diam atas penderitaan yang rakyat rasakan ditengah serangan wabah Covid- 19.
Sampai saat ini, pasca ditetapkannya status tanggap darurat di Kepri, para Anggota DPRD Kepri dianggap belum berbuat apa apa untuk memikirkan nasib masyarakat.
“Seperti kita lihat saat ini, dimana mana masyarakat kita menjerit akibat dampak wabah Virus Corona. Harga harga mulai melambung tinggi, pendapatan ekonomi masyarakat menurun drastis, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari hari saja sudah mulai susah” ungkap Mulkansyah.
Menurut Mulkansyah, seharusnya dalam kondisi ini para Anggota DPRD Kepri segera mengambil langkah langkah penyelamatan sesuai dengan kewenangannya.
“Hak budgeting itu kan ada di DPRD, tapi sampai saat ini kita belum dengar ada rencana DPRD untuk membahas dan merencanakan anggaran untuk bantuan bantuan kebutuhan pokok rakyat, berapa anggarannya dan kapan akan dibahas, sampai sekarang belum terdengar” kesalnya.
Ia menilai tidak pedulinya para Anggota DPRD Kepri terhadap nasib rakyat lebih disebabkan kesibukan mereka mengamankan kepentingannya.
“Mungkin lagi sibuk memikirkan nasibnya sendiri” celotehnya.
Ia berharap Anggota DPRD Kepri segera membahas bantuan bantuan sosial dan ekonomi untuk masyarakat karena kondisi masyarakat yang sudah sangat kesulitan.
“Kalau untuk penanganan virus corona, kan sudah ada tim teknis yang bertanggungjawab. Karena penanganan wabah virus corona ini kan secara teknis medis. Tapi untuk dampak ekonominya Itu kan sudah masuk menjadi tanggungjawab DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki konstituen dan hak anggaran” jelasnya.
Hal ini dibenarkan oleh seorang Pejabat di Pemerintahan Provinsi Kepri, bahkan sampai detik ini DPRD Provinsi Kepri belum ada menyurati maupun berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri.
“Iya benar, sampai saat ini kami belum membahas dampak ekonomi bersama DPRD dan DPRD juga belum menyampaikan usulannya kepada Pemerintah. Kami akan sikapi ini dalam waktu dekat” ujar salah satu pejabat Pemprov Kepri yang tidak mau disebutkan namanya. Metio’S
Discussion about this post