Adanya Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Dari Pihak Perusahaan Di Kabupaten Toba

Sekda Toba: Bahwa FTJSLP belum ada menerima bantuan dari PT. BDSN.

IGNews | Toba – Keterbukaan sangat di perlukan pada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP) secara transparan sehingga seluruh pemangku yang berkepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.dan itu tertuang pada Perda No 7 Tahun 2017 tentang FTJSLP.

“Seharusnya Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP) Audy Murphy Sitorus harus transparan atau terbuka atas kegiatan di FTJSLP ini, apalagi terkait atas adanya informasi bahwa salah satu Perusahaan ada memberikan sesuatu dengan kata besaran untuk bantuan pada dampak Covid- 19” ungkap Ir. Djonggi I Napitupulu selaku Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara, Kamis (14/5/2020) di Kantor Bupati Toba.

Ir. Djonggi I Napitupulu Minta Poldasu Usut Kasus Dugaan Pemberian Oleh Perusahaan

“Saya ingatkan sekali lagi, jangan ada membuat kesempatan mencari keuntungan untuk memperkaya diri maupun sekelompok dalam situasi Covid- 19 dan kita juga meminta pihak Poldasu usut kasus dugaan pemberian oleh Perusahaan untuk bantuan Covid- 19, dimana Bapak Presiden Ir Joko Widodo sangat atensi dan peduli mengatasi Covid- 19, jangan ada bawahan mengambil kesempatan” cetusnya Djonggi agak muka geram.

“Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Djonggi, pihak Krimsus Poldasu kiranya menyelidiki kasus dugaan pemberian bantuan oleh atas bantuan dampak Covid- 19, sebab kita sangat menginginkan keseriusan atas penanganan untuk Covid- 19 ini tanpa ada kepentingan memperkaya diri” terang Berlin Marpaung mendukung Djonggi.

“Pihak Kejaksaan dan KPK juga kita harapakan untuk mengusut dan mengawasi dugaan kasus adanya pemberian bantuan untuk dampak Covid- 19 dari Perusahaan yang ada di Kabupaten Toba ini” harap Berlin Marpaung Aktifis Merah Putih Nusantara.

Sekda Kabupaten Toba Audy Murphy Sitorus SH, M.Si yang juga Ketua FTJSLP saat dikonfirmasi adanya dugaan pemberian bantuan dari Perusahaan BDSN terhadap dampak Covid- 19 secara Instusi mengatakan supaya hal itu ditanya ke Kadis Sosial.

“Mohon ditanyakan ke Kadis Sosial” jawabnya dengan singkat.

Saat ditanya kembali, kenapa tidak ada ketransparanan dari ketua Forum TJSLP atas besaran anggaran yang diterima dari pihak PT. BDSN sebagai bantuan untuk penanggulangan Covid- 19, juga dimana Kepala Dinas sosial tidak berkenan memberikan keterangan sesuai arahan Pak Ketua FTJSLP.

“Sudah saya sampaikan kemarin, bahwa FTJSLP belum ada menerima bantuan dari PT. BDSN” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba Rajaipan Sinurat saat dikonfirmasi berapa besaran anggaran yang telah di berikan oleh pihak PT. BDSN kepada Dinas Sosial sesuai arahan Sekda mengatakan “Tunggu saya kordinasikan dulu, dan sepengetahuan saya tidak ada” ujarnya sambil meninggalkan wartawan dan LSM di ruangan Staf Ahli Bupati. Freddy Hutasoit