Bansos Dampak Covid 19 Pemerintahan Kabupaten Toba Dinilai “Stadium Tiga”

Berlin Marpaung: Ketua FTJSLP dimintq transparan atas beredarnya informasi “besaran” dari salah satu Perusahaan.

IGNews | Toba – menangani percepatan dampak Covid- 19 di Kabupaten Toba, Pemerintah memotong anggaran dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Toba Gayang Situmorang baru baru ini di kantor Bupati kepada Indigonews termasuk IP2baja Nusantara mengatakan angaran sebesar Rp. 21Miliar yang di Postkan di Dinas keuangan, terkecuali anggaran sebesar Rp. 4,7Miliar diposkan di Dinas Sosial.

“Sebesar Rp. 21 Miliar diperuntukkan ke 244 Desa/ Kelurahan, Gugus tugas, Dinas Kesehatan di pemerintahan Toba, apa itu sudah berjalan baik..?” tanya Ir. Djonggi I Napitupulu dalam wawancara Indigonews melalui Hp Celuler.

Dikatakan, Forum Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSL.red) yang diketuai Sekda Toba Audy Murphy Sitorus, Pembina/Pengawas Bupati Ir Darwin Siagian dan Sekretaris Kabag Ekon Eston Sihotang dan beberapa unsur perusahaan bahkan dua orang dari unsur masyarakat (Pers.red) dan itu semuanya mempunyai Honor sumber dana dari APBD.

“Nah…apakah? Forum ini bekerja, atau forum ini bekerja satu orang atau dua orang, terlihat dikantor Forum tersebut (bagian ekonomi sekretariat Pemkab Toba.red) sepi sepi saja“ ujarnya.

“Kemudian agar lebih fair kantor Forum FTJSLP harus dipisahkan dari sekretariat Pemerintah Kabupaten Toba, itu baru fair, masyarakat Toba dapat mengawasi apa apa saja perbuatan atau bantuan perusahaan perusahaan yang berada di bumi Toba tercinta ini, bukan seperti sekarang ini” sebutnya Djonggi.

Hal senada Ketua aktifis Merah Putih Nusantara Berlin Marpaung melalui HP Celulernya menjelaskan agar dapat dipilah pilah mana bantuan dari perusahaan harus terbuka, tranparan sekecil apapun itu bantuan jangan.

“Kucing kucingan seperti salah satu Perusahaan adanya informasi yang beredar ada besaran diberikan kepada FTJSLP, kemudian selanjutnya harus dapat dibedakan mana dari APBD, dan bukan itu saja mengenai penyaluran dana percepatan dampak Covid- 19 untuk Desa/ Lurah harus jelas dan terang agar masyarakat mengetahui dana tersebut dari anggaran Desa /Kelurahan” tandasnya .

Diterangkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pendapatan dan Keuangan ada kucuran untuk Desa dan Lurah.

“Diminta Kepala Desa dan Lurah jemput bolah ke Dinas Keuangan untuk percepatan penanganan dampak Covid- 19″ himbaunya.

Lebih jauh Berlin Marpaung mengatakan contoh seperti Anggaran yang diposkan di Dinas Sosial sebesar Rp. 4,7Miliar sumber dana APBD T.A 2020 dengan tiga tahap, tahap pertama 3800 paket sembako sudah terindikasi persekongkolan dan kolusi melanggar aturan yang dibuat Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK.red) yaitu Surat Edaran KPK No 8 Tahun 2020.

Kemudian Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Dinas Sosial Amburadul tidak paham atau gagal paham dengan aturan yang dibuat LKPP yaitu Surat Edaran LKPP Nomor:3 Tahun 2020.

“Penggunan Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen seperti ada tekanan dari atasan bahkan Team Pemeriksa Barang/Jasa 3800 Paket sembako dicurigai tidak memiliki SK sehingga diduga semua bantuan sembako tumpang tindi dan tak jelas” sebutnya Marpaung seraya mengatakan Bansos sembako untuk dampak Covid- 19 di Toba dinilai Stadium Tiga.

Bukan itu saja perlu diketahui masyarakat Toba bahwa Bansos Pusat untuk dampak Covid- 19 dengan quota 15.733 KK dengan perincian sebesar Rp. 600.000/KK melalui rekening.

“Kita harus dapat juga bedakan bantuan Bansos dari Provinsi dengan Bantuan Sosial Tunai (BST.red) untuk quota 647 kk, yang menjadi masalah adalah pendataanya apakah tepat sasaran..?” tanyanya lagi.

Sebelumnya Ketua FTJSLP Audy Murphy Sitorus saat dikonfirmasi mengatakan “Materi berita hanya ini saja tiap hari, jadi kurang menarik dibaca, Karena beritanya anda kirimkan secara pribadi kepada saya, Apakah sampai seperti itu tugas wartawan, manerus neruskan secara pribadi..?”.

Saat ditanya kembali, bahwa honor yang berikan kepada unsur FTJSLP itu merupakan sumber dana dari APBD Kabupaten Toba, apakah bukan merupakan praktek Korupsi.

“Menurut saya bukan praktek korupsi. Tapi supaya lebih tepat pihak yang menilai korupsi atau tidak, saya pikir lebih tepat dilaporkan ke penegak hukum” ucap Audy. Freddy Hutasoit