Direktorat Intelkam Poldasu Sita Sejumlah Berkas Dokumen BansosSembako Covid- 19 Kabupaten Toba

IGNews | Toba – Masyarakat Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Balige gempar mendengar adanya kabar bahwa Toko Hoshing di datangi oleh Polisi dari Polda Sumatera untuk menanyakan seputar pengadaan sembako Covid- 19, juga menanyakan keikut sertaan pemilik Toko Hoshing di wadah Srikandi yang diduga bentukan Ibu Ketua PKK Kabupaten Toba Brenda Ritawati Aruan.

“Yang saya dengar di tanya oleh Polisi adalah tentang wadah Srikandi, dimana pemilik Toko Hoshing seingat saya ikut pada wadah Srikandi” ungkap marga Sidabutar pada Indigonews, Rabu (20/5/2020) di Balige.

Pantauan Indigonesw di sekitaran Toko Hoshing, terlihat kadis Kominfo Kabupaten Toba Lalo Simanjuntak ikut didalam Toko Hoshing, dan juga sejumlah personil anggota Kepolisian pakaian Putih Hitam dan pakaian Preman ada di dalam Toko tersebut.

Bupati Toba Ir. Darwin Siagian saat ditanya sejumlah wartawan membenarkan adanya Polisi dari Intelkam mendatangi Kantor Bupati Toba dalam hal pengadaan sembako Covid- 19.

“Sementara kita mengatakan kepada mereka, bahwa pengadaan tersebut belum dibayarkan” ucap Bupati dengan singkat.

Juga informasi yang didapat Indigonews dikantor Bupati, bahwa sejumlah berkas di minta/ disita oleh pihak polisi dari Dinas Sosial Kabupaten Toba.

Menanggapi hal itu, Ir. Djonggi Napitupulu memberikan apresiasi kepada pihak Polda Sumatera Utara, dimana dengan cepatnya menanggapi indikasi dugaan penyimpangan pengadaan sembako Covid- 19 di Kabupaten Toba.

“Dimana pengadaan ini telah melanggar Surat Edaran LKPP No 3 Tahun 2020 tentang pengadaan barang/jasa pada situasi Covid- 19, juga melanggar Surat Edaran KPK No 8 Tahun 2020 tentan Pengadaan Barang/jasa” jelas Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara.

Juga demikian disampaikan oleh Berlin Marpaung aktifis Merah Putih Nusantara mengatakan “Pada SE KPK No 8 Tahun 2020 dalam poin tiga butir E, telah dilanggar oleh pihak Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana telah terjadi benturan kepentingan pada pengadaan barang, sebab istri PPK ikut dalam wadah Srikandi, juga pihak ketiga Toko Hoshing juga ikut pada wadah Srikandi, sehingga patut kita menduga bahwa Pengguna Anggaran di atur oleh wadah Srikandi yang notabene dibawah kepemimpinan Ibu Ketua PKK Brenda Ritawati Aruan”.

Sebelumnya Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Roni Samtana kepada Indigonews mengatakan “Kasus dugaan pengadaan sembako Covid- 19 di Kabupaten Toba dalam proses penyelidikan ini Semua akan kita telusuri”. Freddy Hutasoit