Seputar Dugaan Manipulasi Pengadaan Sembako Bansos Terdampak Covid- 19 Kabupaten Toba

Pontas Batubara; Pencairan sesuai prosedur.

Berlin Marpaung: Barang sudah sampai, kenapa belum dibayar, ada apa?

IGNews | Toba – “Sangat lucu, diduga ada skenario dalam hal pengadaan sembako Covid- 19 baik dari Pemerintahan Kabupaten Toba maupun Provinsi, dimana distribusi untuk pembayaran untuk paket sembako dari Provinsi sudah tersalur, namun belum ada pembayaran saat ini, ada apa semua ini?” tanya Berlin Marpaung selaku aktifis Merah Putih Nusantara kepada Indigonews, Selasa (2/6/2020) di Balige.

“Kepala Bulog juga sudah pusing, sebab belum ada pembayaran 6 Ton beras pesanan Rajaipan selaku Kadinsos Pemkab Toba, dimana mereka akan memberikan pertanggungjawaban sama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu dekat, namun pihak Dinsos Kabupaten Toba Belum membayarkan. Terpisah dalam hal Bantuan sembako dari Provinsi, Kepala Badan Bencana Alam Daerah Kabupaten Toba Pontas Batubara saat di konfirmasi mengatakan, untuk pembayaran Bantuan Provinsi lagi tahap Prosedur atau mekanisme” ungkapnya.

Rencus Silalahi yang juga Suami PPTK Dinsos Kabupaten Toba saat di Konfirmasi, tidak bersedia mengangkat selulernya.

Selasa (26/5/2020) silam, Sekretariat DPC PPWI telah melayangkan surat permohonan data daftar penerima Bansos dan Data penerima bantuan pandemi Covid- 19 kepada Dinas Terkait ( Dinsos ). Sekda Kabupaten Toba, Audy Murphi S langsung merespon surat tersebut dan tertanggal 27 Mei 2020 langsung mengeksposisikan ke Dinas terkait sesuai postingan. Tertanggal 2 Juni 2020 pengurus DPC PPWI langsung pertanyakan sampai dimana pengembangan tindak lanjut dr surat permohonan Lembaga Pers tersebut, namun Kabid yang membidangi cuek saja dan tidak menghiraukan kunjungan dari Sekretariat DPC.

“Ada apa yaa…di Dinsos kok Sekda tidak dihargai sama mereka petugas Dinsos???. bukankah terkesan mengabaikan perintah Sekda Kab Toba. Siapa lagi yang mereka hargai dan patuhi di Kabupaten Toba ini?” ucap Berlin.

“Barang kali mereka kurang faham dengan penerapan UU  Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Atau ada bahaya apabila masyarakat Toba mengetahui masalah kejanggalan mengenai bantuan Bansos selama ini?. Luar biasa bagaimana ini binaan dari bapak Menteri Sosial Juliari Batubara?, dan bagaimana ini Bapak Presiden Jokowidodo, sebagai pimpinan NKRI. Mohon dipantau /di awasi ke bawah agar masyarakat tidak ribut melulu” ucap Merlin Sihombing. Freddy Hutasoit