IGNews | Toba – Bantuan sosial (Bansos) pengadaan barang/ jasa paket sembako dengan metode swakelolah sebesar Rp.5.039.000.000,- sumber dana dari Provinsi Sumut terendus adanya persekongkolan, dimana pengadaan barang/ jasa paket sembako tersebut adalah 20 bungkus Mie Instan merk Indoemie, Beras 10 Kg, 2 liter minyak makan, 1 kaleng susu kental, 2 kotak bubuk teh celup dan 1 kg gula dengan harga total satu paket sembako sebesar Rp.225.000.
Metode pengadaan barang/ jasa yang diadakan BNPB Toba tentu beda dengan Dinas Sosial yang baru baru ini bermasalah 3.800 paket sembako hingga sekarang belum dibayar. Perbedaannya adalah PPK di BNPB mengundang E- warung yang berbadan usaha di 16 Kecamatan Kabupaten Toba.
“Yang menentukan jumlah quota paket sembako adalah PPK, dihubungi melalui HP Celuler untuk mengambil kardus paket sembako berikut satu biji masker dan stiker bertuliskan himbauan penanganan Covid- 19 dari pendopo Rumah Dinas Bupati Toba, dan hal ini sudah berlangsung tiga kali serta jumlah quota berpariasi” sebutnya Direktur IP2Baja Nusantara Ir. Djonggi Napitupulu kepada Indigonews, Selasa (3/6/2020) di Balige.
Dikatakan sesuai investigasi bahwa Pengguna Anggaran, PPK, PPTK dan team pemeriksa barang/ jasa sangat rapi dan kehati hatian untuk pengadaan barang/ jasa tersebut.
“Namun nepotismenya masih terlihat terbukti seperti pemilik CV. Prima marga Silalahi yang istrinya Rusti Hutapea adalah PPTK Bansos APBD di Dinas Sosial Toba masih ikut dalam permainan ini” tandasnya Djonggi.
Diketahui CV. Prima adalah warung alat alat kantor, namun ikut dalam pengadaan barang/ jasa paket sembako Porvinsi.
“Ini sangat dicurigai ada apa dengan Pengguna anggaran dan PPK di BNPB Toba, ada ada saja” cetusnya.
Pemilik CV. Prima Rencus Silalahi yang merupakan suami Rusti Hutapea PPTK Dinas Sosial Bansos Covid- 19 dari APBD, saat dikonfirmasi Indigonews membenarkan sebagai penyedia sembako.
”Saya sebagai penyedia sembako dari Provinsi sebanyak 600 paket sembako, namun sampai saat ini belum di bayarkan,karena masih lagi proses pencairan” ungkapnya dengan singkat.
Sementara Sekda Propinsi Sumatera Utara, Dr Ir Hj Sabrina.M.Si saat dikonfirmasi Indigonews melalui WhatsAppnya mengatakan ”Untuk anggaran sembako Covid- 19 Provinsi Sumatera Utara sudah di transfer untuk setiap Kabupaten/ Kota melalui rekening Gugus Tugas” jawabnya dengan singkat.
Menanggapi hal ini, Aktifis Merah Putih Nusantara Berlin Marpaung juga angkat bicara dan megatakan ”Ada apa atau apa ada atas belum dibayarkannya sembako Covid- 19 dari Provinsi di Kabupaten Toba kepada setiap E- warung,jangan jangan ada indikasi dugaan anggaran tersebut di Devositokan”
“Dikatakan untuk membantu UMK, namun para E- warung dapat kita katakan saat ini menjadi korban, dimana pembayaran sembako Covid- 19 dari Provinsi di Kabupaten Toba sampai saat ini belum dibayarkan, apakah ini yang dikatakan membantu ?” tanya Berlin Marpaung kembali sambil tertawa terbahak bahak.
“Untuk itu kita mengharapkan agar pihak Dirkrimsus juga memberikan perhatian atas peristiwa ini, sebab dalam aturan bahwa barang atau sembako sudah tersedia, langsung dibayarkan” cetus Berlin.
Sebelumnya Kepala BNPB, Pontas Batubara kepada Indigonews mengatakan sedang tahap proses pencairan.
”Ini lagi proses pencairan, ibaratnya kepada wartawan mengenai pembayaran koran, tentu lopernya harus kita tanya dulu atas sampainya koran” ujarnya singkat. Freddy Hutasoit
Discussion about this post