IGNews | Lingga – Apes dan sial dialami Asnawi, Meseng dan Eri Zulkifli bukanya mendapat untung dalam pengadaan boad/ pompong malah ketiga warga Kabupaten Lingga tersebut merasa tertipu diduga dilakukan oknum Kepala Desa (Kades) bekerja sama denga Perangkat Desa.
Hal ini menjadi perhatian Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kamijo Kabupaten Lingga, Metio Sandi yang getol dan aktif memperjuangkan hak masyarakat. Menurutnya, yang dialami ketiga warga tersebut sudah merupakan pembohongan dan penipuan.
“Yang dialami Asnawi, Meseng dan Eri Zulkifli adalah pembohong terhadap masyarakat apalagi Asnawi dan Eri adalah angota saya di Kamijo, hal ini sudah saya pelajari beberapa minggu belakang ini, saya melihat ada dugaan persekongkolan oknum Perangkat Desa, pasalnya saat saya tanya sama Bendahara Desa Tinjol kegiatan itu adalah pengadaan pompong” ungkap Metio.
“Tapi dari pantauan dilapangan kita lihat pembuatan boad/pompong tidak selesai dikerjakan ini sudah kesalahan besar. Judul kegiatan pengadaan ini malah pembuatan yang diurus lansung oleh Rustam mantan Kades Tinjol” ucapnya.
“Saya merasa lucu kok Kades sendiri pelaksana kegiatan. bukan hanya itu berdasarkan dari kwitansi yang saya lihat dari kiriman saudara Rustam kepada Heri itu di tanda tangani oleh mantan Kades Tinjol Rustam. Anehnya Bendahara Desa kok mau memberikan kepada Kades seharusnya uang tersebut diberikan kepada pihak yang mengerjakan. Peranan BPD dan TPK dipertanyakan pasalnya boad/pompong tersebut terbenkalai tapi anggaran kegiatan tersebut dicairkan 100%” ujarnya.
Metio Sandi menyayangkan telah dilakukan pencairan anggaran 100% padahal kegiatan tidak kunjung selesai, bagaimana dalam tahapan LPj apa dokumen photo kegiatan yang dilampirkan.
“Kok bisa dicairkan semua padahal pengerjaannya belum selesqi, gimana pihak TPK dan pengajuan SPJ nya bukannya harus ada bukti photo. peranan BPD dipertanyakan pasal sebagai pengawas anggaran dan kebijakan Kades apa BPD tidak tau atau pura pura tidak tau” kesalnya.
Malah saat ini peranan Pjs. Kades Tinjol dipertanyakan kenapa tidak bisa menyelesaikan kegiatan yang terbengkalai, seharusnya bisa diselesaikan karena Bupati menunjuknya agar bisa menyelesaikan tugas Kades yang lama, seperti kegiatan tidak selesai hutang piutang oleh Pemerintah Desa karena sesuai dengan data yang ditemukan semua hutang Desa bukan hutang pribadi mantan Kades.
Bukan hanya itu pengawasan terhadap anggaran kegiatan Desa dipertanyakan, seperti kinerja tim verifikasi Kecamatan DPMD dan Inspektorat yang terlihat hanya diam.
“Kan aneh padahal ini kegiatan tahun 2019 tapi Anggaran Tahun 2020 dapat dicairkan ada apa ini kan mencoreng nama baik kepimpinan Awe Nizar yang mana capai mendapatkan penghargaan WTP 3 berturut turut. Saya harap DPMD dan Inspektorat dapat memberikan hasil dari proses yang mereka lakukan terkait masalah Desa Tinjol” pungkas Metio Sandi.
“Jangan gara gara kinerja beberapa instansi di Pemkab Lingga, penilaian masyarakat terhadap pemerintahan dibawah pimpinan Awe Nizar bisa rusak padahal kerja kerasnya selama ini cukup luar biasa kalau hal ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan saya akan buat laporan ke pihak penegak hukum” tutup Metio Sandi dengan kesal.
Heri yang merupakan pihak rekanan yang dihunjuk Rustam (eks. Kades Tinjol) dalam pengerjaan DD/ADN kepada Indigonews mengaku merasa tertipu yang dimana dirina saat ini dipaksa tanda tangani berkas pengerjaan dan pencairan 100% padahal uang yang diterima hanya sebesar Rp. 5.000.000.
“Saya merasa tertipu pasalnya saya disuruh tanda tangan kontrak tersebut dengan 100% padahal duit yang saya terima hanya Rp. 5.000.000, karena itu saya merasa ditipu sebenarnya tidak masalah tidak melanjutkan pekerjaannya tersebut tapi batalkan kontrak tersebut kan gampang urusan ini” jelasnya.
“Tapi ini tidak, saya merasa tertipu dan saya merasa dijadikan kambing hitam, saya takut kalau kegiatan tersebut di proses oleh aparat hukum pasalny secara administrasi saya yang menerima. kemaren saya pernah jumpai Sekdes Tinjol minta pembatalkan kontrak tersebut tapi beliau tidak mau, saya heran kok tak mau beliau membatalkannya” tegasnya.
“Kemaren saat pencarian dilakukan dirumah kontrakan mantan Kades didaerah Skop Laut, hadir pada saat itu Sekdes Mupi, Bendahara Desa Aripin dan saya sendiri dan saat ditanya BPD dan Sekdes Desa Tinjol saat ditanya BPD dimana pencarian duit tersebut dibelakang layar jawabnya” pertegasnya.
“Ada apa kok pencarian ada dibelakang layar bukan seharusnya setiap anggaran
harus transparan, Saya berharap itikad baik dari Aparat Desa Tinjol, semoga Pjs. Kades bisa mencari jalan keluar terbaik karena ini kan kegiatan Desa dan wajib bagi pejabat yang melanjutkan jabatan dari Kades sebelum menyelesaikan. Memang bukan saat Herman tapi ini tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa semoga hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan kalau tidak ada juga itikad baik dari Pemerintah Desa Tinjol maka saya akan laporkan hal ini ke pihak penegak hukum biar penegak hukum yang menyelesaikan hal ini karena sejauh ini sudah 5 kali di mediasi tak kunjung selesai” tutupnya. Tim
Discussion about this post