Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota APH Atas Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya Solar Cell Kabupaten Toba Perlu Diusut Tuntas

IGNews | Toba – Presiden Joko Widodo meminta ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus diselesaikan atau berapa orang yang dipenjarakan melainkan juga diukur berapa kerugian negara yang bisa diselamatkan.

“Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPR tahun silam” ucap Ir I Djonggi Napitupulu selaku Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara kepada Indigonews, Selasa (16/2/2021) di Balige.

Dengan informasi yang santer saat ini di Kabupaten Toba, adanya dugaan keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal kegiatan pengadaan lampu jalan tenaga surya Solar Cell dengan sumber dana dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020, juga bahkan adanya dugaan keterlibatan salah seorang yang membawa bawakan nama Organisasi keluarga lembaga penegak hukum untuk mendapat kegiatan pengadaan lampu jalan tenaga surya tersebut.

“Dugaan keterlibatan oknum anggota APH atas pengadaan lampu jalan tenaga surya Solar Cell di Kabupaten Toba  ini perlu di usut, dimana APH memiliki tugas untuk penegakan hukum, menyelamatkan keuangan Negara, bukan malah menikmati uang Negara melalui kegiatan dari Dana Desa” kesal Ir I Djonggi Napitupulu.

“jelasnya.

“Oleh karena itu kita berharap kepada pihak penegak hukum, baik pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar juga tanggap atas dugaan kasus ini, dimana kita  sangat mengharapkan adanya penyelamatan pada uang Negara guna membantu kinerja Bapak Presiden RI Joko Widodo membangun Negara yang kita cintai ini” ajak Ir I Djonggi Napitupulu.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum berhasil diterima jawabannya saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya atas dugaan keterlibatan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) menikmati Dana Desa (DD) di Kabupaten Toba melalui Kegiatan Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya (Solar Cell).

Juga demikian Staff Ahli Jaksa Agung bidang tindak pidana khusus Sudung Situmorang SH, MH juga belum berhasil mendapat jawaban saat di konfirmasi melalui WhatsAppnya.

Begitu juga Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri belum memberikan jawaban atas konfirmasi Indigonews melalui WhatsAppnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Toba, Sabaruddin Tambunan saat dikonfirmasi atas dugaan keterlibatan oknum anggota APH mengatakan “Tidaklah mungkin oknum anggota APH terlibat dalam hal pengadaan lampu jalan tenaga surya, mereka saya pastikan tetap menjaga nama lembaga atau institisinya. Akan tetapi apabil aparat desa maupun Kepala Desa terlibat dalam hal ini, tentu permasalahan bisa semakin bertambah besar dan dapat akan semakin terbuka”. Freddy Hutasoit