IGNews | Taput – Sungguh luar biasa cara untuk melakukan praktek korupsi dari sumber Dana Desa, sementara peruntukan Dana Desa merupakan untuk diprioritaskan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, bukan untuk hanya kegiatan Bimtek tiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Ir.I. Djonggi Napitupulu selaku Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara kepada Indigonews, Jumat (23/4/2021).
“Setelah kita menelusuri,bahwa pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara kerap melakukan kegiatan Bimtek Kepala Desa, Bimtek Perangkat Desa dan Bimtek BPD dengan uraian anggaran yakni, untuk Bimtek Kepala Desa Rp. 5.000.000 per Desa, dan itu harus di setor kepada panitia Bimtek, Bimtek Perangkat Desa setor Rp. 4.000.000 per perangkat Desa, dan Bimtek BPD setor Rp. 4.000.000 per BPD. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah pembagian dana Bimtek ini dan berapakah Narasumber pada Bimtek di bayar ?” tanya Ir Djonggi Napitupulu.
Lanjut Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara yang aktif menyoroti kasus korupsi ini menjelaskan secara mendetail “Baru baru ini kita menelusuri bahwa narasumber pada kegiatan Bimtek terindikasi ada dugaan illegal, ada mencatut nama dari LPPAP sebagai narasumber Bimtek, namun setelah kita selidiki bahwa narasumber yang dikatakan dari LPPAP itu di duga kuat palsu, sementara LPPAP yang sah berada di Jakarta,bahkan mereka LPPAP yang di Jakarta mengakui bahwa mereka belum ada melakukan kegiatan di daerah Tapanuli”.
“Untuk itu kita berharap agar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kabupaten Tapanuli Utara guna penyelamatan uang Negara sebesar Rp. 3.276.000.000 sumber dana dari DD dalam kegiatan Bimtek TA 2020 dari 252 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara” harap Djonggi Napitupulu.
Salah seorang Panitia LPPAP Pusat Jakarta yang enggan di sebebut namanya saat di konfirmasi Indigonews atas kegiatan Bimtek Kepala Desa yang membawakan nama LPPAP mengatakan “Kami berani pastikan itu bukan kami pak, karena kami sama sekali belum pernah mengadakan kegiatan di daerah sana pak. Jadwalnya ada tapi belum pernah selenggarakan disana”.
“Saya pernah juga di WA jurnalis dari Tapanuli kalu nga salah. Tanya soal Bimtek abal abal yang diselenggarakan oleh badan Bimtek yg kebetulan namanya sama dengan kami” akuinya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, Doni Simamora saat dikonfirmasi atas keabsahan atau kebenaran narasumber Bimtek LPPAP pada Tahun 2020 mengakatan “Tunggu kita cek dulu nanti dari SPJ kegiatan”. Freddy Hutasoit
Discussion about this post