IGNews | Taput – Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dibagi menjadi 3 (tiga) masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan mengumpulkan masyarakat atau konstituennya untuk menyerap informasi dan aspirasi warga yang diwakilinya.
Namun hal ini lain dan sangat janggal yang terjadi pada reses anggota DPRD Dapil III Kabupaten Tapanuli Utara, dimana masa reses dengan waktu satu minggu menjadi satu hari dilaksanakan, itupun hanya pada hari Selasa pada tanggal 22 Juni 2021 di Kecamatan Siborongborong. Demikian penjelasan Ir. I. Djonggi Napitupulu selaku Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara kepada Indigonews, Kamis (24/6/2021).
“Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, namun hal ini menjadi bahan pertanyaan, apakah ada indikasi dugaan permainan antara pihak Legislatif dengan pihak Eksekutif, sebab banyaknya kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 banyak yang ambruk serta banyak yang belum terbayarkan, sehingga pihak Legislatif mengurangi waktu untuk reses di Daerah Pemilihan III Siborongborong dan Muara” ujarnya.
Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.
Sementara masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di Daerah pemilihannya (Dapil) masing masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di Dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen.
“Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan” ucap Djonggi.
Istilah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR RI, sedang bagi DPRD reses mulai diterapkan dan didasarkan pada PP No. 25 Tahun 2004, dalam PP tersebut mencantumkan istilah reses. Meski reses itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPRD tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPRD. Sedangkan didalam PP No. 1 Tahun 2001 tidak ditemukan istilah reses. Istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 dan PP No 25 Tahun 2004.
Dalam pelaksanaannya reses di DPRD Kabupaten dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD nya. Dan para peserta reses tersebut hendaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat antara lain, Camat, TNI/ Polri, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM, OKP, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/ Kades/ Perangkat Desa dan Kepala Dusun, serta Kelompok Masyarakat lainnya.
Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu sebagai berikut, Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses; Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD; Pelaksanaan Reses; dan Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.
Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
“Sedangkan untuk biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan pada Sekretariat DPRD. Dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah” ujarnya.
“Pengeluaran biaya hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana yang tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD. Di luar hal tersebut dapat dikategorikan menyalahi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 53 dan 61 PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” tegas Ir. I. Djonggi Napitupulu.
Mendapat informasi, bahwa anggota DPRD Dapil III hanya melaksanakan reses satu kali, yakni hanya pada hari Selasa 22 Juni 2021 di Kecamatan Siborongborong.
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Ir. Poltak Pakpahan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp belum memberikan jawaban seputar anggota DPRD Dapil III hanya satu kali melaksanakan reses.
Demikian juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Ir. Reguel Simanjuntak yang Daerah pemilihannya dari dapil III juga belum memberikan jawaban saat di konfirmasi dari WhatsApp.
Juga sama halnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Irwan Hutabarat saat di konfirmasi setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, namun kenapa hanya satu kali reses anggota DPRD Dapil III dalam minggu ini, juga belum memberikan jawaban. Freddy Hutasoit
Discussion about this post