IGNews | Simalungun – Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi usia menghadiri rapat paripurna DPRD dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi, semula mengaku ada berkordinasi dengan Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga sebelum pengangkatan tiga tenaga ahli. Ada ada jawab orang nomor dua di Pemerintahan Kabupaten Simalungun, Kamis (22/7/2021) pukul 15.30Wib.
Namun ketika ditanya apakah sepakat dengan pengangkatan tiga tenaga ahli Bupati Simalungun diantaranya Albert Sinaga, Nelson Simanjuntak dan Crismes Haloho dengan lamban dan raut wajah terlihat grogi Zonni Waldi justru menjelaskan kalau pengangkatannya sudah dikordinasikan karna itu dirinya mendukung apa yang diputuskan oleh Bupati.
Saat ditanya dukungan ketika anggaran untuk gaji ketiga tenaga ahli tersebut diusulkan ke DPRD Simalungun agar disetujui dan di tampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut tersebut mengatakan tergantung pembahasan nanti.
“Kalau bertentangan hukum lebih tinggi nanti, tentu itu tidak bisa diterapkan ya” kata Pria yang juga mantan Kepala Dinas Pertanian di Simalungun itu.
Sementara, pendapat fraksi Gerindra DPRD Simalungun menegaskan harusnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Bupati Simalungun, jabatan tenaga ahli ditempati oleh pejabat yang memang ahli dibidangnya.
“Bukan karena hutang balas budi jasa politik, juga kepentingan lainnya. Bupati juga harus melihat standar kompetensi keilmuannya” tegas Juarsa Siagian selaku juru bicara Fraksi Gerindra saat paripurna berlangsung.
Untuk itu lanjut Juarsa Siagian, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga diminta meninjau ulang keputusan pengangkatan tiga tenaga ahli yang honornya sebesar Rp. 20.000.000, karena dianggap fraksi Gerindra belum pada kebutuhannya. .
“Artinya, masih banyak ASN yang sudah terukur tingkat kompetensi dan pengalamannya serta pengabdiannya di lingkungan Pemkab Simalungun” terang Juarsa Siagian.
Lain halnya Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari sangat menyayangkan kebijakan Radiapoh Sinaga yang diduga tidak pro rakyat pada saat pandemi Covid- 19.
“Saat ini pandemi Covid- 19, dan masa kerja Radiapoh – Zonny Waldi sudah memasuki 100 hari kerja masa belum ada hasil kerja sesuai visi misi saat kampanye, malah ini mengangkat staff ahli yang kita belum ketahui dimana keahlian yang diangkat, dan harus mengerus APBD Rp. 60.000.000 tiap bulan dengan total Rp. 720.000.000 tiap tahun hanya untuk gaji ketiga orang yang katanya ahli tersebut” kesal Syamp.
Lanjut Syamp, saat ini kondisi keuangan KAS Daerah Simalungun belum stabil dan diketahui besar kemungkinan PAD tidak akan tercapai sesuai target perencanaan pendapatan Pemkab Simalungun karena semua sektor pendapatan terpengaruh oleh situasi pandemi Covid- 19.
“Saya meminta supaya para wakil rakyat yang merasa sebagai perwakilan masyarakat Simalungun supaya lebih bijak dalam membuat dan memutuskan penganjuan Bupati tersebut dan diharap tidak perlu lakukan paripurna lagi tetapi langsung ditolak dan bila DPRD telah menolak tetapi Pemkab Simalungun masih tetap mengakui staff ahli maka diharap juga para amggota legislatif bersedia mengajukan gugatan” harap Syamp.
“Lagian Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi kan juga mantan dari Pemkab Simalungun serta begitu juga Albert Sinaga pastilah mereka paham bahwa Wilayah Kabupaten Simalungun sampai saat ini belumlah sangat mementingkan staff ahli baik dibidang apa itu, kecuali Bupati berencana mengangkat staff ahli bidang penuntasan dan pengendalian Covid- 19 baru itu sangat cocok” kelakar Syamp.
Diakhir penyampaianya, Syamp Siadari meminta supaya Bupati – Wakil Bupati baik melalui Pemkab Simalungun mengurungkan dan membatalkan SK ketiga staff ahli tersebut dan kembali membuat program dan kebijakan untuk percepatan penanggulangan Covid- 19 serta pemiluhan perekonomian baik pembenahan sektor pertanian di Simalungun dan merupakan kebijakan diluar kepentingan masyarakat tetapi diciptakan hanya untuk membayar utang politik dan perlu diketahui sekalipun hal ini terjadi ketiga staf ahli tidak berhak berbicara saat rapat resmi internal Pimpinan OPD. PRJTamsar
Discussion about this post