IGNews | Toba – Berbagai tudingan menyebut Bupati Toba intervensi atau terlibat atas pengaturan dan pembagian sejumlah paket proyek.
Bupati Toba Ir. Poltak Sitorus kepada sejumlah awak media serta kepada Direktur IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu diruangannya mengatakan ”Kita sampaikan semua Kepada Dinas terkait mengenai paket proyek, dan saya tidak pernah intervensi atas setiap paket proyek. Saya hanya menginginkan atau mengharapkan kwalitas pekerjaan itu sesuai dengan RAB yang sudah di tentutkan”, Jumat (24/9/2021).
“Jujur, saya hadir di Toba ini sebagai Kepala Daerah dengan tujuan untuk membangun, saya tegaskan sekali lagi, tidak lain dari selain membangun tujuan saya. Apabila ada permintaan permintaan, saya selalu arahkan supaya dikaji terlebih sesuai Peraturan dan UU yang berlaku oleh yang membidangi” tegas Poltak Sitorus.
Sekda Toba Drs. Audy Murphy Sitorus SH yang turut mendampingi Bupati diruangannya mengatakan “Kita akan cek pengadaan yang tidak sesuai mekanisme, baik dalam pelelangan paket proyek yang sistemnya Penghunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung, sebab kita mengistruksikan dalam surat agar lelang secara terbuka dan di umumkan”.
“Kami mengucapkan atas pengawasannya berjalannya roda Pemerintahan ini, sebab itu merupakan bentuk kepeduliannya atas terciptanya pembangunan di Kabupaten Toba yang kita cintai ini” jelas Murphy.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu menyampaikan kepada Bupati Toba dan Sekda Toba bahwa ada indikasi dugaan permainan kotor atas sejumlah lelang paket proyek, serta dugaan keterlibatan Pejabat di Sekretariat atas pengaturan paket proyek pada sejumlah Dinas, salah satunya di Dinas Perindakop.
“Sejumlah paket proyek diduga diatur oknum pejabat di sekretariat Pak Bupati, dan saya percaya tanpa sepengetahuan Bapak Bupati atas pembagian tersebut, sebab pembagian ini ada kaitannya karena pinjaman dana,sehingga lelang proyek di rahasiakan dan bahkan tidak di umumkan” ujar Ir.I.Djonggi Napitupulu sambil membisikkan siapa oknum Pejabat kepada Bupati dan Sekda.
“Ini merupakan permainan melakukan kesempatan, lantaran Bupati memberikan hak penuh kepada Dinas terkait, namun oknum pejabat di sekretariat Bupati bekerjasama dengan Kepala Dinas untuk meraup keuntungan, baik untuk membayar hutang pinjaman” terang Djonggi. Freddy Hutasoit





Discussion about this post