1384 Paket Proyek PEN 2020, Diduga Hanya 412 Paket Memiliki Jejak Digital Pada ULP Yang Tertera Pada KLPD Bupati

IGNews | Taput – Sungguh sangat luar biasa apabila memang terjadi dugaan penggelapan sejumlah paket proyek di Kabupaten Tapanuli Utara sumber dana dari anggaran PEN  Tahun Anggaran (TA) 2020, dimana jumlah keseluruhan kegiatan/ paket yakni 1384 paket, namun yang tertera pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) TA 2020 sebanyak 412 paket. Demikian di sampaikan Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu kepada Indigonews, Senin (11/10/2021) di Bandara Silangit Air Port.

“Kita telah melihat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tapanuli Utara, namun banyak paket kegiatan pengadaan yang tidak tertera jejak digitalnya, sehingga timbul kecurigaan, bahwa ada dugaan indikasi kuat bahwa paket kegiatan diperjualkan dengan penerimaan fee bayar di muka, sehingga banyak kita temukan aparat desa memiliki kegiatan dari PEN” jelas Djonggi.

“Pada TA 2020 banyak perusahaan terpakai dengan sistem sewa, bahkan kita menemukan bahwa ada perusahaan di sewa pihak pemilik paket proyek, namun tidak dibuat akte perubahan, sehingga anggaran kegiatan proyek di bawa kabur oleh pemilik perusahaan” ujarnya.

“Oleh karena itu, kita saat ini menyusun laporan yang akan kita sampaikan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, bahkan tembusan kita sampaikan kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo, lantaran anggaran pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna Pemulihan Ekonomi Nasional pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, sebab disamping jejak digital ratusan kegiatan pengadaan tidak tercantum pada ULP/ LPSE, juga fisik kegiatan di lapangan tidak tepat sasaran untuk Pemulihan Ekonomi” tegas Djonggi.

“Sebelumnya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tapanuli Utara, Lamour Situmorang pernah kita hubungi melalui selulernya, namun beliau tidak koperatif mengangkat telponnya guna mempertanyakan ratusan paket kegiatan TA 2020 yang tidak memiliki rekam jejak digital” ujar Djonggi.

Sebelumnya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tapanuli Utara, Lamour Situmorang saat diminta nama nama Pejabat Pengadaan dari Dinas PUPR Taput, Perkim dan Dinas Pendidikan mengatakan “Langsung aja lae ke instansi terkait, sebab diluar pengadaan barang dan jasa kalau pejabat pengadaan”. Freddy Hutasoit