IGNews | Toba – Setelah sebanyak 12 Paket Dinas Perinkop UMKM masih hangat dalam perbincangan masyarakat Toba , sekarang Rajaipan Sinurat Kepala Dinas Sosial membuat lagi perbincangan yang hangat dikalangan para rekanan dan warga Toba. Perbincangan hangat itu adalah dugaan persekongkolan untuk 4 Paket terhadap perusahaan.
Pengadaan barang / jasa dengan metode Pengadaan Langsung itu adalah Belanja modal alat dapur sebesar Rp. 125.028.750 dan kemudian belanja modal alat kedokteran sebesar Rp. 133.254.000 kedua paket tersebut adalah hasil penawaran CV. Pemuda karya Toba.
Sedangkan CV. Kasih Anugrah Perkasa buat penawaran untuk belanja Natura dan Pakan – Natura sebesar Rp. 113.602.599.
Bukan itu saja CV. Four G Naga berjaya buat penawaran sebesar Rp. 156. 640.000 untuk pengadaan semprot Elektrik.
Ke empat paket tersebut adalah diduga Kepala Dinas dan oknum pejabat Nomor 2 di Pemerintahan Kabpupaten Toba bekerja sama untuk menentukan/ menetapkan perusahaan.
“Kita bahas satu paket untuk membuktikan kejujuran PPK dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni pengadaan semprot elektrik tentu perusahaan itu harus menyediakan sebanyak 284 unit” ucap Ir. I. Djonggi Napitupulu saat dijumpai dikantor DPRD Toba – Balige, Kamis (28/10/2021).
“Dengan harga perkiraan bodoh bodoh dibuat harga perbandingan , Toko yang ada di Jl SM Raja Balige bahwa diketahui Toko tersebut menjual 1 unit semprot Elektrik sebesar Rp. 550.000 / unit sudah termasuk pajak dan keuntungan Toko” tukasnya.
“Kemudian ditelisik Harga Perkiran Sendiri (HPS) yang ditetapkan PPK dan berapa unit yang dibutuhkan masih diragukan dan layak untuk dicurigai tentu hal ini kita pertanyakan” tegasnya.
“Dibutuhkan kejujuran PPK dan Pengguna Anggaran Rajaipan Sinurat yang juga sebagai Kepala Dinas Sosial agar membuktikan tidak adanya dugaan arahan Pejabat nomor 2 Pemkab Toba bahkan dugaan adanya setor Fee Proyek atau Komisi bahkan diduga modusnya permainannya hampir sama percis dengan Dinas Perinkop UMKM” pintanya.
“Itu adalah satu contoh kecil hal Pengadaan barang/ jasa Dinas Sosial agar lebih cerdas kita buat education kepada masyarakat Toba , untuk itu PPK dan Pengguna Anggaran harus jujur, kita akan tuntaskan sampai ke akar akarnya” tandas Djonggi.
IP2 Baja Nusantara kepada Indigonews mengatakan kekesalannya terhadap Ir. Poltak Sitorus Bupati Toba atas tidak beraninya mengomentari dan tidak bersikap. Terkait Tony Simanjuntak sebagai wakilnya dan Kepala Dinas Sosial atas dugaan adanya kerja sama mereka untuk menentukan dan menetapkan sebanyak 4 paket terhadap Perusahaan.
Sebelumnya Rajaipan Sinurat Kepala Dinas Sosial berkali kali dihubungi tidak mendapatkan jawaban.
Sedangkan Wakil Bupati Toba, Tony Simanjuntak saat di konfirmasi melalui WhatsAppnya terkait sebanyak 4 Paket Dinas Sosial adalah petunjuk dan arahannya, sampai berita ini dipublikasikan belum memberikan jawaban. Freddy Hutasoit
Discussion about this post