IGNews | Taput – Seputar persoalan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan masyarakat pemilik lahan dijalan Lingkar Siborongborong menjadi polemik dan pembahasan di tengah tengah masyarakat.
Hal itu terjadi setelah adanya masyarakat melakukan penembokan di lahan miliknya yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan tanpa ada ganti untung kepada masyarakat.
“Saya tembok lahan saya yang dikerjakan oleh pihak rekanan, dengan alasan saya selaku pemilik lahan tidak pernah sama sekali di undang oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk musyawarah atas pembangunan dan pelepasan lahan terkait pembangunan jalan Lingkar Siborongborong yang di atur pada PP 19 Tahun 2021” ujar DR. Capt. Anthon Sihombing mantan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Minggu (26/12/2021).
Jelas Anthon, sikap dan tindakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah kembali pada masa kolonial, memaksakan kehendak tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Presiden RI Ir.Joko Widodo membuat PP 19 Tahun 2021 dengan kajian yang matang, dengan tujuan agar masyarakatnya sejahtera melalui program pembangunan untuk kepentingan umum dengan sifatnya masyarakat pemilik lahan mendapatkan ganti untung, bukan seperti yang di Tapanuli Utara saat ini, sukarela, gratis, namun masyarakat di bujuk rayu satu persatu tanpa musyawarah agar laporan gratis tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakatnya” terang Anthon Sihombing.
“Saya meminta kepada rekan dan sahabat saya dari pihak Kepolisian dan TNI, agar jangan ikut campur tangan terkait lahan milik masyarakat pada pembangunan jalan Lingkar Siborongborong, Kabupaten Taput – Sumatera Utara sebab hal ini hak mendapatkan kesejahteraan atas kepemilikan lahan” terangnya.
“Saya akan kordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan juga pada Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa sebab hal ini menyangkut hak mendapat kesejahteraan melalui PP 19 Tahun 2021″ tegas Anthon Sihombing.
Sebelumnya sejumlah warga pemilik lahan di Desa Lobu Siregar II salah seorangnya P. Silitonga mengatakan “Kita memang di jumpai oleh dari pihak Kecamatan, Kepala Desa dan bahkan pihak dari Kabupaten agar bersedia memberikan secara gratis/ sukarela lahan saya guna untuk pembangunan jalan Lingkar, namun kita disodorkan surat agar di tanda tangani sebagai bukti pemberian secara gratis”.
“Saya jujur, sebenarnya saya butuh ganti rugi maupun ganti untung dari lahan saya, dengan tujuan agar ada modal usaha. Juga kita sangat mendukung atas pembangunan jalan lingkar dan ini bukti kepedulian Bapak Presiden RI terhadap warganya di daerah Tapanuli ini” cetusnya.
Hal senada diutarakan S. Siahaan kepada Indigonews mengatakan “Entah siapa yang diundang Kepala Desa Lobu Siregar II pada musyawarah sebelumnya, saya salah seorang pemilik lahan yang cukup luas namun saya tidak pernah di undang. Dan atas masalah ini, saya dukung sepenuhnya agar di ungkap siapa dibaliknya kejanggalan ini semua”.
Kepala Desa Lobu Siregar II, Sahata Siahaan malah bungkam dan tidak berhasil dikonfirmasi saat dihubungi melalui WhatsAppnya terkait undangan untuk musyawarah pelepasan lahan jalan Lingkar Siborongborong. Freddy Hutasoit
Discussion about this post