IGNews | Medan – Terkait pernyataan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara bahwa untuk perbaikan jalan dan jembatan di wilayah Sumut butuh anggaran sebesar Rp. 2,7 Triliun menuai komentar dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) LSM PAKAR, Atan Gantar Gultom.
Pernyataan Kadis BMBK Provsu, Bambang Pardede yang menyatakan dan bersumpah bahwa Gubernur Sumatera Utara tidak ada minta fee proyek seperti pemberitaan disalah satu media online, Ketum LSM Pakar kembali mempertanyakan kepada Kadis BMBK Provsu dengan beberapa poin diantaranya:
“1). Apakah selama ini dalam pelaksanaan pengerjaan proyek memang diperkenankan Kepala Daerah ataupun jajarannya meminta fee dari setiap proyek..?” tanya Atan.
Tambah Atan, 2). Kalau memang proyek yang ada di BMBK Provinsi Sumatera Utara tidak ada “Fee Proyek”, seharusnya jajaran yang ada mulai dari Kepala Dinas, PPK, PPTK serta pihak Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas maupun pihak kontraktor atau pihak pelaksana harus mampu menjalankan tupoksinya masing masing sesuai aturan dan peraturan yang ada.
“Namun, realita dilapangan kondisi lapangan pada hampir setiap proyek fisik yang ada dibawah pengelolaan BMBK Provinsi Sumatera Utara hasilnya sangat mengecewakan, apakah mulai dari Kepala Dinas BMBK, Bambang Pardede tidak melalukan evaluasi kinerja bawahannya, apakah PPK, PPTK tidak melakukan pengawasan kepada setiap proyek dimana mereka ditugaskan, apakah pihak Konsultan perencana dan Konsultan Pengawas juga tidak menjalankan tupoksinya dan membiarkan setiap tahapan pekerjaan melenceng dari dokumen kontrak? atau memang memang mereka ini semua sudah membuat kesepakatan menggarong anggaran secara bersama sama dengan pihak kontraktor Pelaksana? atau lebih parahnya mereka mau menghancurkan nama baik Gubernur Sumut dengan menghabiskan anggaran APBD Provsu dengan has yang jauh dari yang diharapkan, yang membuat masyarakat selaku pembayar pajak merasa kecewa dengan hasil kinerja pihak Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara?” tanya Atan.
“Jadi, kesimpulan saya sebagai Keum DPP LSM Pakar akan menyurati pihak KPK untuk sigap mengawasi anggaran multi year 2022 – 2023 ini. Dari pelaksanaan lelang dan pelaksanaan kerja. Sebab, dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Dinas BMBK Prov Sumut adalah anggaran yang cukup besar dan pertama kalih untuk Sumut” ujar Atan Gantar Gultom, Sabtu (22/1/2022).
Jadi, lanjut Atan mengatakan “Kita hati hati dalam pengawasannya dan kita beserta seluruh masyarakat harus siap memperhatikan pada pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan ini. Jangan lagi kita biarkan para koruptor membodo bodohi masyarakat”.
“Jangan nanti ajang proyek yan telah dianggarkan justru menjadi kesempatan bagi oknum koruptor untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan masyarakat sengsara. Sebab anggaran ini jelas dari pajak masyarakat dan uang rakyat. Intinya bagai pelaksanaan proyek Multi Year 2022 – 3023 ini dapat dinikmati masyarakat” ujarnya.
“Banyak sudah berita dan keluhan masyarakat tentang pelaksanaan di Dinas BMBK Sumut di bawah pimpinan Bambang Pardede yang diduga tidak becus dan profesional. Seperti ada beberapa pekerjaan proyek yang berantaikan. Akan tetapi setelah mendapat teguran dari Pimpinan tertinggi do Provinsi Sumatera utara(Gubernur) baru di perbaiki, di rehap dengan istilah tambal sulam” kata Atan.
Ini sangat ironis sekali, pembangunan yang memakai uang rakyat dengan nilai yang tidak sedikit akan tetapi pelaksanaan kerjaan para kontraktor (pemenang tender) yang kurang pengawasan dari BMBK Provinsi sumatera utara ini jelas suatu kelalaian pimpinan BMBK.
“Nah, maka itu kita justru dibuat sangat resa untuk pelaksanaan proyek ini masih di bawah pimpinan, Bambang Pardede sebagai Kadis BMBK rosu yang disinyalir akan banyak masalah. Seperti pekerjaan yang sudah berantakan bahkan dapat teguran dari Gubsu. Dan yang lebih ironisnya lagi sempat viral, masyarakat banyak kecewa” ujar Atan.
Melihat kondisi tersebut sambung Ketum DPP LSM Pakar bahwa kinerja Bambang Pardede diduga yang terkesan tidak sebagai seorang pemimpin yang tida bisa memberikan kepercayaan dan bakal merugikan negara.
“Maka DPP LSM Pakar Indonesia dalam hal pengawasan dan pelaksanaan proyek multi year 2022 – 2023 tersebut nantinya akan menyurati KPK. Bahkan dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan pembangunannya DPC LSM Pakar se- Sumut akan siap memantau dan akan menyampaikan temuan temuan yang menyalah di dalam pelaksanaannya” tegasnya.
Untuk pelaksanaan terder Multi year nanti diharapkan nemperlakukan Perpres 12 Tahun 2021 terbaru, sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender. Meningkatkan transvaransi Kecepatan penyerapan anggaran. Robinsius Silalahi
Discussion about this post