Dugaan Pungutan Untuk Biaya Acara Penerimaan Gelar Adat Jawa Di Karaton Kesunanan Surakarta Hadiningrat Santer Pembahasan

IGNews | Taput – Bupati Tapanuli Utara bersama rombongan, baik Sekretaris Daerah (Sekda), sebahagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian (Kabag) dan Camat tertanggal 27 Pebruari 2022 mengadakan acara penerimaan  Anugrahi Gelar Adat dari Karaton Kesunanan Surakarta Hadiningrat.

Yang menjadi santer ditengah tengah masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa biaya untuk acara tersebut adanya dugaan pungutan dari sejumlah OPD, Kabag dan Camat sebesar Rp. 4.000.000 per- OPD, Kabag dan Camat .

Camat Parmonangan, Lammiduk Sinaga saat dikonfirmasi atas dugaan pungutan tersebut mengatakan ”Tidak ada itu lae” jawabnya dengan singkat melalui WhatsApp.

Demikian juga Camat Simangumban, Albert Tampubolon langsung membantah ”Tidak ada itu lae”.

Lain halnya Kabag Umum, Josua Situmeang yang diduga ikut dalam acara pemberian Anugrah Gelar adat Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat, saat dikonfirmasi tidak mau menjawab terkait Dalam Kegiatan Penerimaan Gelar di Karaton Kesunanan Surakarta Hadeningrat pada tanggal 27 Pebruari 2022, apakah rombongan Bupati Taput yang hadir disana menggunakan anggaran masing masing (Pribadi) atau ada dugaan pungutan dari pihak OPD, Kabag dan Camat se- Kabupaten Taput.

Tekait hal itu,Direktur IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu menyampaikan ”Pihal Aparat Penegak Hukum (APH) tentunya harus tanggap melakukan pengusutan atas kegiatan tersebut demi penyelamatan keuangan Negara, khususnya pada situasi Pandemi Covid- 19, apalagi Tapanuli Utara dikatakan Level 3”.

“Kita kembali bertanya, apakah sejumlah OPD, Kabag yang ikut dalam acara penerimaan Anugrah Gelar adat Jawa pada 27 Pebruari 2022 di Surakarta menghabiskan anggaran pribadi, yakni gaji maupun tunjangannya, apa tidak memikirkan untuk kebutuhan keluarganya pada khususnya masa Pandemi Covid- 19?” tanya Djonggi kembali.

“Untuk itu kita berharap agar pihak APH mengusut indikasi dugaan pungutan dari OPD, Kabag dan Camat, dengan tujuan penyelamatan uang Negara dari segala praktek Korupsi” tegas Djonggi berharap. Freddy Hutasoit