Debat Terbuka: Prof. Ir. Yusuf Leonard Henuk vs Fadli Zon

Penulis: Prof. Ir. Yusuf Leonard Henuk M.Rur.Sc, Ph.D (Direktur Pascasarjana IAKN Tarutung)

Pendahulan : Artikel ilmiah dipersiapkan oleh penulis untuk menantang Dr. H. Fadli Zon SS, M.Sc (Alumni S3 “Sejarah” Universitas Indonesia UI), Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Jawa Barat V guna kami berdua menulis artikel seputar “Serangan Umum 1 Maret 1949 Tanpa Peran Soeharto” yang selanjutnya kami berdua siap lanjut untuk “Berdebat Terbuka” sesuai cuitan penulis pada tanggal 6 Maret 2022.

Sebelumnya penulis telah membantah desakan Dr. H. Fadli Zon SS, M.Sc agar segera koreksi Keppres Jokowi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, dalam cuitan penulis pada tanggal 4 Maret 2022.

Selama era Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, peranan Soeharto dalam serangan Umum 1 Maret 1949 selalu digembar gemborkan sebagai tokoh penting yang sangat berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949.

Bahkan, dibuat berbagai propaganda untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Soeharto adalah sosok pemberani sekaligus jenius yang berandil mutlak dalam peristiwa tersebut.

Mulai dari buku buku sejarah, buku buku sekolah, hingga film berjudul Janur Kuning (1979) yang disutradarai Alam Rengga Surawidjaja, semuanya menempatkan Soeharto sebagai tokoh sentral.

Andil Soeharto dalam film Janur Kuning dikisahkan dengan sangat berbeda di film yang telah dirilis pada era sebelum ia menjadi presiden, yakni film berjudul Enam Djam di Jogja karya Usmar Ismail.

Namun fakta sejarah yang sebenarnya terungkap dari pengakuan Kapten Abdul Latief dan segelintir prajurit yang tersisa beruntung bisa meloloskan diri dari kepungan tentara Belanda pada 1 Maret 1949.

Dua orang anak buahnya gugur, 12 orang lainnya mengalami luka luka. Sementara 50 orang pemuda dari laskar gerilya kota tewas tertembus peluru, kemudian dikuburkan di makam tak bernama di dekat Stasiun Tugu Yogyakarta.

Dengan berlumuran darah dan nafas terengah engah, mereka terpaksa mundur dari ajang pertempuran dalam serangan umum tersebut. Tujuannya adalah markas gerilya di daerah Kuncen, sisi barat Kota Yogyakarta, yang juga menjadi tempat tinggal sementara Latief dan kawan kawan selama perang.

Tiba di markas, Latief dan pasukannya yang berjumlah tidak lebih dari 10 orang berjumpa dengan Soeharto yang justru sedang duduk duduk santai sembari menyantap soto babat.

Menurut Latief menjelaskan “Kira kira pada jam 12.00 siang hari, bertemulah saya dengan Komandan Wehrkreise Letkol Soeharto di markas, rumah yang saya tempati sebagai markas gerilya. Waktu itu Soeharto sedang menikmati makan soto babat bersama sama pengawal dan ajudannya”.

Kesaksian Kapten Latief alih alih menawarkan makan soto babat bersama, atau setidaknya minum dan istirahat sejenak, Soeharto justru memerintahkan Latief dan anak buahnya untuk kembali berperang. Mereka diminta menggempur tentara Belanda yang masih ada di sekitar wilayah itu.

“Kami segera melaporkan tugas kewajiban saya. Kemudian Soeharto masih memerintahkan lagi supaya menggempur pasukan Belanda yang sedang berada di kuburan Kuncen Yogyakarta, dan letaknya hanya beberapa ratus meter dari markas gerilya saya itu, akhirnya beliau segera kembali ke markas besarnya” jelas Latief.

Tidak hanya Latief, Marsoedi yang menjadi anak buah Soeharto kala itu, mengungkapkan telah terjadi pertemuan antara Soeharto dengan Sultan HB IX pada 14 Februari 1949.

Marsoedi bahkan mengaku, gagasan serangan umum datang dari Sultan HB IX untuk dilaksanakan oleh Soeharto. Namun, di kemudian hari, Soeharto membantah dan menyebut pertemuan itu baru dilakukan setelah serangan umum 1 Maret 1949.

Keyakinan serupa juga diungkapkan anak buah Soeharto lainnya, yakni Soekotjo yang pernah menanyakan langsung perihal ini kepada Soeharto pada 6 Maret 1999, beberapa bulan setelah mantan komandannya itu lengser dari kursi kepresidenan.

“Saya tanya siapa sebenarnya inisiator serangan umum itu. Pak Harto hanya tersenyum dan tak menjawab sepatah kata pun” kata Soekotjo.

Dengan demikian, dapat dipastikan Soeharto tidak berperan penting dalam serangan umum 1 Maret 1949.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara telah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Februari 2022.

Keppres ini mengatur terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret. Keppres ini sekaligus membongkar kebohongan yang telah lama dimainkan oleh Soeharto saat berkuasa selama 32 tahun terhitung sejak 12 Maret 1967 hingga lenggser pada 21 Mei 1998 bahwa terbukti Soehato tidak berperan sama sekali dalam serangan umum 1 Maret 1949, walau kini tetap dibela mati matian oleh Dr. H. Fadli Zon SS, M.Sc.

Dalam Keppres ini terbaca jelas hanya menyebutkan tokoh tokoh yang berperan penting sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949 seperti terbaca sebagai berikut: “Peristiwa serangan umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia”.

Alasan logis tidak ada Soeharto di Keppres serangan umum 1 Maret 1949 telah dijelaskan Prof. Mahfud MD dan bahkan dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana menilai keputusan untuk tidak menyebutkan nama Soeharto dalam Keppres 2/2022 adalah keputusan yang tepat. Sebab Keppres bukan sebagai patokan catatan sejarah.

Sri Margana yang menjadi salah satu tenaga ahli penyusun naskah akademik peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini justru mempertanyakan mengapa nama Soeharto harus masuk dalam Keppres.

“Pak Mahfud Md sudah benar (tidak mencantumkan nama Soeharto di Keppres)” kata Margana, Kamis (3/3/2022).

Dia mengatakan, Soeharto bukan satu satunya tokoh yang tidak masuk dalam Keppres, sebab masih ada ribuan nama tokoh lainnya yang juga tidak disebut dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022.

Bahkan ribuan tokoh yang tak masuk nama mereka punya peran yang tak kalah pentingnya dari Soeharto.

Bahkan Sri Margana membantah protes sekaligus mempermalukan Dr. H. Fadli Zon SS, M.Sc yang sok mengaku diri Lulusan Doktor Sejarah dari UI bahwa Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo itu memuat tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 bukanlah buku atau histografi, melainkan Keppres disusun dengan bahasa administratif.

“Keppres bukanlah historiografi. Keppres disusun dalam bahasa administratif, ringkas, namun representatif” ujarnya.

Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD merespons protes politikus Partai Gerindra, Fadli Zon atas tak dicantumkannya nama mantan Presiden Soeharto dalam Keppres tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Keppres ini mengambil peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 sebagai dasar. Fadli meminta pemerintah merevisi Keppres ini yang dianggapnya memuat kesalahan fatal tidak mencantumkan nama Soeharto dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Menurut Mahfud, Fadli bukan seorang ahli di bidang sejarah. Lebih lugas Fadli disebutnya bukan penentu benar tidaknya sebuah peristiwa sejarah.

“Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik” jelas Mahfud, Jumat (4/3/2022).

Penulis pun sudah ingatkan semua pada tanggal 5 Maret 2022 bahwa tidak bermanfaat debat dengan Dr. H. Fadli Zon SS, M.Sc karena tidak punya kompetensi di bidang sejarah dalam memahami serangan umum 1 Maret 1949, walau lulusan Doktor Sejarah dari UI, tapi tidak punya karya ilmiah tentang serangan umum 1 Maret 1949 yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah manapun, baik tingkat nasional maupun internasional.

kesimpulan: Soeharto tidak punya peranan penting dalam serangan umum 1 Maret 1949, karena terdapat ribuan tokoh yang tak masuk nama mereka memang punya peran yang tak kalah pentingnya dari Soeharto.

Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukanlah buku atau histografi, melainkan Keppres ini disusun dengan bahasa administratif, sehingga tidak dipahami oleh Dr. H. Fadli Zon SS, M.Sc yang bukan penentu benar tidaknya sebuah peristiwa sejarah.

Tidak bermanfaat debat dengan Dr. H. Fadli Zon SS, M.Sc karena tidak punya kompetensi dalam memahami serangan umum 1 Maret 1949 walau lulusan Doktor Sejarah dari UI, tapi tidak punya karya ilmiah tentang 1 Maret 1949 yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah manapun, baik tingkat nasional maupun internasional.

Sumber:

1). Raditya IN_2018. Propaganda Soeharto dan Serangan Umum 1 Maret 1949. https://tirto.id/propaganda-soeharto-dan-serangan-umum-1-maret-1949-cFuK. Diakes pada 6 Maret 2022.

2). Rakhmad Hidayatulloh Permana, RH_2022. Isi Lengkap Keppres Jokowi soal 1 Maret, Disorot Tak Ada Nama Soeharto https://news.detik.com/berita/d-5966617/isi-lengkap-keppres-jokowi-soal-1-maret-disorot-tak-ada-nama-soeharto. Diakses pada 6 Maret 2022.

3). Fajar AM_2022. Sejarawan Dukung Mahfud MD Tak Tulis Nama Soeharto di Keppres. https://www.inilah.com/sejarawan-dukung-mahfud-md-tak-tulis-nama-soeharto-di-keppres. Diakses pada 6 Maret 2022.

4). Ahli Sejarah UGM Heran Banyak yang Salah Kaprah, Keppres Serangan Umum 1 Maret kok Dikira Buku Sejarah. https://sumut.pojoksatu.id/baca/ahli-sejarah-ugm-heran-banyak-yang-salah-kaprah-keppres-serangan-umum-1-maret-kok-dikira-buku-sejarah. Diakses pada 6 Maret 2022.

5). Maulana R_2022. Mahfud MD: Fadli Zon Bukan Penentu Kebenaran Sejarah. https://nasional.sindonews.com/read/703075/15/mahfud-md-fadli-zon-bukan-penentu-kebenaran-sejarah-1646384617. Diakses pada 6 Maret 2022.