IGNews | Simalungun – Setelah dilantik menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalangun (Senin, 26/4/2021) silam, Radiapoh Hasiholan Sinaga – Zonny Waldi seakan tidak memiliki catatan yang dapat dibanggakan baik dalam percepatan pembangunan maupun memajukan Kabupaten Simalungun.
Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp S sangat menyayangkan tidak adanya kinerja yang dirasakan warga Simalungun jelang satu tahun kepemimpinan RHS – Zonny Waldi, bahkan dianggap gagal dalam percepatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, bahkan kepemimpinan RHS – Zonny Waldi jauh dari memajukan Kabupaten Simalungun, Senin (14/3/2022).
“Dimana sudah ada dirasakan masyarakat Simalungun hasil kerja nyata dari Bupati dan Wakilnya, bahkan persoalan program Kartu Sikerja pun kita tidak ketahui apa dan dimana, bahkan sekarang tinggal 12 hari kalender lagi genap 1 tahun mereka memimpin Kabupaten Simalungun tapo belum ada hasil kerja nyata yang dapat dinikmati masyarakat” jelas Syamp.
“Yang sebelumnya, pasca dilantik Bupati RHS sampai gemborkan haroan bolon tapi saat ini sudah adem, bahkan kuat dugaan program haroan bolon ini kedepanya akan dilaksanakan oleh semua Pangulu Nagori tetapi menggunakan DD” cetus Syamp.
“Secara umum melihat hasil kerja Bupati RHS dan Wakil Bupati Zonny Waldi hanya polemik wacana pengangkatan staf ahli Bupati yang diangkat dari eksternal ASN dan akan digaji dari APBD sehingga banyak asumsi liar yang sampai sampai dibahas dalam Paripurna DPRD Simalungun” ketus Syamp.
“Satu lagi hasil kerja RHS yang diketahui masyarakat Simalungun pengangkatan Sekda yang berasal dari PNS Pemko Siantar yang sebelumnya gagal mengikuti seleksi Sekda di Pemko Siantar, sehingga sempat ditolak oleh beberapa golongan dan organisasi dan adanya aksi demo” tambah Syamp.
Bukan hanya itu saja, Syamp memaparkan bahwa kinerja Bupati Simalungun sampai saat ini hanya mengangkat para PLt eselon II, III dan lainya.
Setelah dilantik, Bupati Simalungun beserta Wakilnya memiliki Visi Misi yang diterbitkan diwebside resmi Pemerintahan Kabupaten Simalungun, dimana Visi: Rakyat Harus Sejahtera, dalam hal ini Syamp menyayangkan bahwa Kepala Daerah Simalungun setahun kepemimpinanya gagal dalam menerapkannya, karena sampai saat ini tidak ada dirasakan rakyat kesejahteraan yang siknifikan, seperti para petani yang mendominan penghidupan warga Simalungun mengeluhkan harga pupuk subsidi dan kadang drastisnya menurun harga hasil tani yang pada saat itu tidak ada kehadiran KDH/ WKDH.
Misi Pemkab Simalungun diantaranya; Pemulihan Ekonomi, Pemulihan Kesehatan, Penerapan GCG (Good and Clean Government), Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Generasi Muda / Millenial, Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD) dan Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini Syamp memaparkan, bahwa sampai saat ini Bupati dan Wakil Bupati Simalungun belum mampu memulihkan perekonomian karena pendapatan dan kehidupan warga Simalungun masih stagnan bahkan menurun pasca pandemi Covid- 19.
“Begitu juga poin poin yang lain, terkesan bahwa Bupati dan Wakilnya hanya pintar diwacana dan tulis menulis program namun real pelaksanaan jauh diatas rata rata, dalam bidang pelayanan juga Pemkab Simalungun tergolong kurang sesuai penilaian Kemendagri dan Ombudsman RI” tutup Syamp. Red
Discussion about this post