IGNews | Taput – Dugaan korupsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) terkait biaya kordinasi dan konsultasi serta penyediaan tamu senilai Rp. 3.038.559.109 Tahun Anggaran 2020 masa pandemi Covid- 19 diduga fiktif.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara, Ir. I. Djonggi Napitupulu saat dijumpai di Bandara Silangit mengatakan “Siapa yang mengadakan rapat, kapan, siapa tamu yang hadir pada masa pandemi Covid- 19 pada Tahun 2020, larangan dari Menpan RB sudah ada”, Kamis (7/4/2022).
“Yang jelasnya, dugaan praktek korupsi atas kegiatan tersebut sudah pasti berjalan, dimana pada tahun 2020 melakukan pertemuan atau rapat telah dilarang, ini malah dianggarkan biaya kordinasi dan konsultasi serta penyediaan tamu” ujarnya dengan tertawa terbahak bahak.
“Kita melihat atau menduga, bahwa sejumlah pihak telah kecipratan anggaran tersebut, baik itu APH pasti ada yang terlibat, dimana begitu besar dugaan korupsi belum di usut. Lain lagi dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020” terangnya Djonggi.
“Untuk pengungkapan dugaan korupsi ini, kiranya pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun untuk penyelamatan uang Negara. Juga kita akan membuat laporan melalui email kedua lembaga. Seorang pejabat Eselon II sudah mampu melaporkan anggota Adhiyaksa ke atasannya tanpa ada alasan mendasar, dan ini saya duga karena ada terperiksa anggota Eselon II tersebut terkait suatu kasus besar, sehingga membuat laporan yang tidak berdasar, dan itu saya duga adanya oknum Adhiyaksa juga yang mengajari walau juga tidak bertugas di wilayah Tapanuli Utara” ujar Djonggi dengan tersenyum.
Kepala Dinas Perhubungan Taput, Kijo Sinaga yang sebelumnya Kabag Umum Sekretariat Daerah TA 2020, saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya terkait anggaran Rp. 3 Miliar untuk rapat kordinasi dan konsultasi serta penyediaan tamu pada masa pandemi Covid- 19 Tahun 2020 serta siapa pejabat Pengguna Anggarannya, belum memberikan jawaban.
Demikian Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Indra Simaremare M.Si juga belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait dana Rp. 3 Miliar untuk biaya rapat kordinasi dan konsultasi serta penyediaan tamu pada masa pandemi Covid- 19 Tahun 2020. Freddy Hutasoit





Discussion about this post