IGNews | Siantar – Menyikapi kinerja Plt. Kadis Perhubungan Kota Pematangsiantar, Dra. Kartini Batu Bara MM yang mengakibatkan persoalan atas pemecatan tidak mendasar kepada jukir menjadi momok buruk dan mencoreng kepemimpinan Plt. Walikota Pematangsiantar, dr. Susanti Dewayani.
Bahkan, Dra. Kartini Batu Bara MM tidak bersahabat bahkan terkesan anti pers, dimana tidak hanya dikonfirmasi dan dikirimi link pemberitaan, sang Plt. Kadishub langsung langsung memblokir Whatsapp.
Diketahui Plt. Kadishub turun kejalanan dan di depan Toko Roti Ganda mengumpulkan puluhan jukir dan dibawa ke Kantor Dishub dibilangan jalan SM. Raja hanya untuk pencitraan dan upaya menutupi kesalahan, diduga para jukir diberikan uang saku sehingga bersedia berkumpul, Selasa (31/5/2022).
Menyikapi hal itu, Ketua LSM Forum13 Indonesia Syamp Siadari dengan tegas meminta supaya Plt. Walikota Pematangsiantar copot dan ganti Dra. Kartini Batu Bara MM dari jabatan Plt. Kadishub karena disinyalir akan menjadi momok buruk pelayanan prima.
Sisi lain, Syamp Siadari juga meminta kepada 30 anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang akan kembali melaksanakan RDP hari Kamis besok (2/6) dengan Dishub, supaya menggunakan 3 haknya, diantaranya hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
“Saya berharap kepada 30 anggota DPRD Penatangsiantar gunakan 3 haknya untuk mengganti Plh. Kadishub dan meminta keterangan dari Plt. Kadishub terkait pengumpulan puluhan jukir tadi pagi, satu lagi perlu juga ini diungkap apakah PAD dari parkir tepi jalan terpenuhi pada tahun 2021 atau masih berutang” jelas Syamp.
“Dengan harapan kepada Plt. Walikota Pematangsiantar copot dan ganti Plt. Kadishub karena saat kita jumpai juga dikantornya kemarin terlihat tidak siap mental sebagai pejabat dan saat ditanyai malah dirinya mengatakan menjabat di Plt. Kadishub menjadi beban mental, dan saat dikatakan tim bahwa dirinya yang nantinya dilantik devenitif menjadi Kadishub dirinya malah sempat mengeluarkan ucapan saya tidak lah, ucapnya tohhh” pertegas Syamp.
Syamp juga mengatakan bahwa upaya mengumpulkan puluhan jukir dan berfoto bersama dengan membentangkan spanduk terkait PAD, itu hanya terkesan daya muslihat sang Plt. Kadishub dan tidak akan mengobati rasa sakit dialami oleh beberap orang jukir yang dipecat.
Terakhir, Syamp meminta supaya DPRD Pematangsiantar dalam RDP yang akan dilaksakan Kamis depan supaya meminta penjelasan titik titik parkir dan jam operasional serta per titik berapa PAD yang disetorkan perhari dan perbulan. Red





Discussion about this post