IGNews | Simalungun – Pertama, katanya mewakafkan hidup untuk membangun dan menciptakan rakyat sejahtera, tetapi setahun berjalan sejak hari pertama dilantik sampai saat ini yang dilakukan justru adu sprint, adu cepat berjualan. Mulai jualan spanduk, majalah, atribut, buku buku, baju olah raga, baju batik sampai bubuk jahe merahpun dijual. Dengan harga harga mahal yang sungguh tak masuk akal.
Kedua, katanya mewujudkan Simalungun tuan rumah di tanah leluhurnya sendiri, tapi yang dilakukan mendatangkan orang dari luar Simalungun yang bukan Simalungun dan langsung jadi catatan sejarah menguasai 57% jabatan dan anggaran di Simalungun.
Yang terjadi justru Simalungun jadi seperti tamu di tanah leluhurnya sendiri.
Ketiga, katanya rakyat harus sejahtera lewat program utama perbaikan infrastruktur, tetapi yang dilakukan justru mengurangi anggaran infrastruktur, tidak tanggung tanggung jumlahnya Rp. 200 Miliar dipangkas dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 305 Miliar. Merusak akal sehat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan cara mengurangi anggarannya Rp. 200 Miliar.
Analoginya seperti rakyat yang sedang mengalami krisis pangan tapi anggarannya justru dipangkas, persis sama rakyat Simalungun krisis infrastruktur jalan, anggarannya justru di pangkas. Bertanya identik kah ini dengan kejahatan sosial ???
Keempat, katanya lewat kartu akan memberikan bantuan modal kerja, jelas sekali ” modal kerja” mulai dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 50.000.000, tapi yang dilakukan memberikan mesin penggiling jahe di daerah yang tak ada tanaman jahe.
Kelima, katanya memperbaiki postur APBD dari sebelumnya karena jumlahnya yang sedikit, tapi yang di lakukan menyumbang sekolah DEL yang kaya Rp. 1,5 Miliar, mengurangi anggaran untuk infrastruktur jalan, membangun kantor sendiri Rp. 4,2 Miliar, membangun kantor instansi vertikal yang punya anggaran sendiri dan menaikkan anggaran PKK yang fantastis Rp. 1,8 Miliar.
Keenam, katanya tidak akan ada pungli, tidak ada penekanan PNS, tapi yang dilakukan hampir di semua lini terjadi hiruk pikuk bahkan terlihat sudah bar bar mulai kutipan kutipan dalam jabatan, keributan fee proyek , jualan jualan yang tak bernorma bahkan sampai kepada viralnya berita penyekapan salah seorang Kepala Dinas akibat persoalan proyek.
Sejak ada Kabupaten Simalungun baru ini pernah terjadi seperti ini.
Ketujuh, katanya sama sekali tidak mengenal pejabat yang dilantik, karena cuma melihat pendidikan dan kemampuannya, tapi yang dilakukan melantik orang dari luar Simalungun mengurusi seluruh ASN Simalungun dan me nonjob kan yang sudah 20 tahun ASN di Simalungun.
Mendatangkan dari luar yang bukan Simalungun untuk mengurus ketahanan pangan di Simalungun , tapi justru orang Simalungun yang 10 tahun mengurus pertanian di Simalungun di nonjob kan. Entah dimana logikanya?
Entah apa buktinya seluruh yang 57% orang yang bukan Simalungun itu, lebih tinggi pendidikannya dan lebih baik kemampuannya dari orang Simalungun yang sudah puluhan tahun ASN dan mengurusi Simalungun.
Kedelapan, katanya jika ada pungli, kutipan dan sejenisnya laporkan saja, tapi saat di laporkan dan sudah viral ” cuma bilang tidak ada memerintahkan dan tidak mengetahuinya dan diam tidak bertindak apa apa.
Kesembilan , katanya di depan peserta Rapot Horja Bolon Partuha Maujana Simalungun ( PMS) di Pantai Cermin pada tanggal 1 Juni 2021 silam , tahun ini juga telah berhasil menerima bantuan dari Kementrian Pertanian Rp. 365 Miliar tapi sampai sekarang tahun 2022 gak ada juga.
Kesepuluh, katanya “Jangan ada yang meragukan kami membangun Simalungun lebih baik, lebih sejahtera dan lebih maju “ , tapi yang dilakukan sembilan kebohongan besar yang bahkan ada seperti rasa ” kejahatan sosial “.
Penulis : Jan Wiserdo Saragih
Discussion about this post