IGNews || Dairi- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dairi yang dilaksankan secara tertutup dalam membahas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Dairi tahun 2022, bertempat di ruang sidang gedung DPRD Jalan SM Raja Sidikalang,Jumat (23/9/2022), gagal dilaksanakan.
Beberapa anggota DPRD ,di ketahui tidak menghadiri sidang,sehingga rapat tidak Korum sesuai dengan tata tertib DPRD,padahal sidang sudah di jadwalkan.
Jadwal untuk Sidang sudah memasuki minggu terakhir di bulan September.Hal ini merupakan jadwal yang di tetapkan di penghujung waktu pembahasan Anggaran Perubahan yang tujuanya untuk memperbaiki Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten/ Kota sampai Provinsi bahkan jenjang yang lebih tinggi.
Terlebih perubahan anggaran normalnya diajukan mulai awal Agustus dan akan diputuskan melalui Paripurna Dewan selambat – lambatnya akhir September.
Dengan Mangkirnya beberapa Anggota Dewan tersebut menuai kritik dari berbagai elemen,termasuk tokoh tokoh pemuda dan masyarakat yang ada di kabupaten Dairi, salah satunya dari elemen mahasiswa yang ada di Kabupaten Dairi yakni Korps Alumni Himpunan Mahasiswa (KAHMI) wilayah Kabupaten Dairi – Pak Pak Bharat.
Ketua Umum KAHMI Kabupaten Dairi Pakpak Bharat Robert M Sianturi menilai , bahwa terjadinya hal yang tidak di inginkan tentang gagalnya pembahasan P-APBD Kabupaten Dairi oleh karena ketidak hadiran beberapa Anggota Dewan dalam Sidang pembahasan tersebut,sangatlah tidak terpuji.
Robet mengaku sangat kecewa atas sikap dan tindakan wakil – wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat menyuarakan aspirasi dan keluhan masyarakat. Bahwa kinerja dan tata kelola DPRD Kabupaten Dairi yang tidak melihat bahkan dinilai seakan mengabaikan urgensi pada Perubahan Anggaran .Padahal pembahasan dan pengesahan P- APBD ini tujuanya untuk mengentaskan dampak dari Inflasi dan Resesi Ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM nasional.
“Wakil rakyat mestinya rajin – rajin rapat dan bersidang, itu memang tugas mereka. Merencanakan/menyusun, menganggarkan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau keputusan tidak bisa diambil karena masalah quorum, tingkat kepercayaan rakyat pada wakilnya di DPR bisa turun, padahal digaji”, ujar Ketua Umum KAHMI Kabupaten Dairi Pakpak Bharat, Robert M Sianturi, Minggu (25/09/2022).
Tokoh Muda Muslim Dairi ini juga mengungkapkan bahwa perencanaan dan perancangan Anggaran Daerah begitu berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia terlebih yang berdomisili di Kabupaten Dairi.Akibatnya Banyak keresahan yang terjadi di berbagai sektor,terutama Pemerintahan Kabupaten Dairi dalam menjalankan Program Pembangunan.(tim)
Discussion about this post