IGNews | Jatim – Ditengah kesibukannya mengikuti acara penandantanganan business and human rights policy PT. Timah Tbk di Pangkalpinang, Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud menyempatkan diri untuk menjadi narasumber secara daring pada rapat koordinasi evaluasi pelaporan aksi HAM B08 yang dilaksanakan Pemprov Jawa Timur, Selasa (27/9/2022).
Dalam paparannya Hajerati mengungkapkan capaian pelaporan aksi HAM B08 Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin membaik.
“Pada B08 ini, jika dibandingan dengan B04 ada disebutkan ada kenaikan” ujar Hajerati.
Hal serupa, sambung Hajerati, juga tampak terjadi di tataran pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kendati demikian, Hajerati menyoroti masih adanya sejumlah pemerinta daerah kabupaten/kota di Jawa timur yang tidak menyampaikan capaian aksi HAM pada B08.
Lebih lanjut Direktur Kerja Sama HAM juga memberikan gambaran sekilas terkait pelaksanaan aksi HAM pada tahun 2023 mendatang.
“Rencana aksi daerah tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2023 dapat berupa aksi lanjutan dari tahun sebelumnya dan/atau aksi baru yang belum sempat dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022” jelasnya.
Lagi, kata Hajerati tahun depan aksi HAM provinsi dan kabupaten/kota tetap akan dibedakan.
“Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2021 dan 2022, juga waktu yang semakin terbatas menuju tahun 2025” pungkasnya.
KadivyankumHAM dikabarkan juga turut menjadi narasumber pada acara yang diikuti oleh Bappeda dan bagian hukum pemerintah Kabupaten/ Kota se Bakorwil IV Pamekasan. Ada pun Bakorwil IV Pamekasan terdiri dari Kabupaten bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
Perlu diketahui RANHAM yang memasuki generasi V ini kini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Pada RANHAM generasi V, pemerintah berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Red
Discussion about this post