IGNews | Taput – Rijon Manalu dalam cuitannya diakun media sosial facebook menjelaskan, tertanggal 14 – 25 Oktober 2022 tahapan seleksi Perangkat Desa sudah masuk ke proses penerimaan rekomendasi dari Bupati/ Pejabat yang ditunjuk ke Kepala Desa, Rabu (19/10/2022).
Para pelamar yang merasa dirugikan atas sistem dan mekanisme seleksi Perangkat Desa sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan pejabat yang berwenang hingga kepada Bupati.
Atas saran permohonan dan masukan dari para pelamar, Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (Kompak) mengambil sikap; 1). Pada tanggql 2 Agustus 2022, telah menyurati DPRD perihal peyampaian aspirasi atas berbagai potensi masalah hukum, dalam proses seleksi Perangkat Desa yang dimulai sejak Tahun 2019.
2). Tanggal 30 Agustus 2022, Kompak menghadiri Rapat dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, Kadis PMD, dan Kompak tetap merekomendasikan agar proses seleksi ditinjau ulang dengan mengacu pada seleksi yang dibuka sejak tahun 2019.
Rijon mencuitkan kembali dipostinganya, dalam RDP, Kadis PMD menegaskan bahwa seleksi Perangkat Desa 2022 adalah lanjutan dari seleksi Tahun 2019, maka Kompak menegaskan jika seleksi yang sedang berlangsung adalah lanjutan Tahun 2019, maka tidak ada dasar hukum membuka pendaftar baru karena sebelumnya pendaftaran sudah ditutup, dan tidak ada pula dasar menghapus formasi yang sudah dibuka dan dilamar peserta bahkan pelamar setiap formasi sudah ditetapkan tim seleksi.
“Namun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diduga tetap melanjutkan seleksi, dan pada saat itu Kompak menegaskan akan terus mengingatkan Pemerintah bahwa kebijakan yang dilakukan dengan tetap memaksakan seleksi lanjutan akan merugikan peserta baik yang menang maupun yang kalah, karena melaksanakan proses dan landasan hukum yang salah” ujarnya.
3). Tanggal 22 September 2022, Kompak bersama para pelamar Perangkat Desa menggelar aksi damai ke DPRD Taput dan ke kantor Bupati dengan menyapaikan tututan para pelamar secara lisan dan tertulis.
“Karena DPRD dan Bupati belum merespon secara nyata, maka Kompak mengingatkan akan kembali turun aksi” tegas Rijon.
4). Tanggal 14 Oktober 2022, Kompak kembali turun aksi ke DPRD mendesak agar segera menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Pada aksi tersebut beberapa anggota DPRD menerima peserta unjuk rasa, merespon aspirasi masyarakat Maradona Simanjuntak selaku ketua Komisi A DPRD Taput, menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan ke DPRD Taput sedang berproses.
Massa mendesak agar DPRD segera mengeluarkan rekomendasi pembatalan atau peninjauan kembali hasil seleksi Perangkat Desa.
Masyarakat, khususnya para pelamar yang merasa dirugikan akibat proses seleksi Perangkat Desa yang tidak profesional menanti tindak lanjut dari aspirasi mereka yang sedang bergulir di DPRD.
Masyarakat menunggu DPRD menindak lanjuti Hak Interpelasi yang diusulkan 11 anggota DPRD.
Ke 11 anggota DPRD yang merespon aspirasi rakyat mengusulkan interpelasi adalah; Dapot Ht Barat (Demokrat), Sahat Sibarani Se (Gerindra), Martohap Aritonang (Demokrat), Timmas Saut Parulian (PKPI), Tomat Balige Silitonga (PKPI), Tohonan Sihombing (Perindo), Jason Pasaribu (Perindo), Frengky Simanjuntak (Hanura), Tota Situmeang (Hanura), Jonri Tampubolon (Hanura) dan Parsaoran Siahaan (Hanura).
“Kami masih menunggu getaran hati dari DPRD yang lain, berharap ada rasa peduli dan empati para anggota untuk rakyat mereka yang menangis karena menjadi korban seleksi yang tidak profesional” harap Rijon.
“Kami kembali menyapa dan mengetuk hati para anggota DPRD dari Partai Golkar: Reguel Simanjuntak, Ronal Simanjuntak, Antonius Tambunan, Tombang Marbun dan Gazal Hutauruk” sahutnya.
Dari PKB, bagaimana kabar Novada Sitompul, Royal Simanjuntak dan Herman MP Manalu Gorga.
“Kami tidak lupa menigngatkan Bapak Ibu DPRD dari Partai Nasdem Ibu Fatimah Hutabarat, Bapak Maradona Simanjuntak, Yesayas Manalu, Mauliate Sitompul dan Lusiana Pardede” sahutnya.
Rakyat wong cilik juga menanti Partai pemenang 2019 Di Taput PDI Perjuangan: Rudi Arifin Rudi Nababan, Ombun Simanjuntak, Bomper Sianturi, Sondang Simare mare, Prido sinaga, Andri Nababan, Jimmi Tambunan dan Jono Panjaitan.
“Sekali lagi…..! rakyat sangat menunggu bukti kepedulian dan keberpihakan Bapak/ Ibu Anggota DPRD” harap Rijon Manalu.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggu Napitupulu menyampaikan bahwa sikap kepedulian Kompak sangatlah dipuji, dimana koalisi masyarakat ini menginginkan keadilan serta ketransparanan atas seleksi Perangkat Desa, sehingga melakukan aksi unjuk rasa.
“Dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif tentu harus tanggapan atas tuntutan Koalisi Masyarakat, jangan menganggap hal ini sepele. Senayan saja bisa diguncang masyarakat untuk menjatuhkan Soeharto, apalagi menjatuhkan seorang Kepala Daerah” terang Djonggi.
“Kejadian ini terjadi patut di duga faktor pemilihan Kepala Desa kemarin, dimana banyaknya Kepala Desa Incumben yang tumbang atau kalah, sementara Kepala Desa yang tumbang atau kalah merupakan orang orang dekat penguasa” cetus Djonggi.
“Saya juga mengajak Kompak untuk mengungkap dugaan korupsi kegiatan Bimtek Kepala Desa Tahun 2020, dimana pada saat itu ada larangan Menpan RB untuk tidak melakukan pertemuan pada masa pandemi Covid- 19, namun pihak Pemkab Tapanuli Utara tetap melakukan Bimtek dan menelan biaya Rp. 13.000.000/ Desa di kali dengan 241 Desa, sementara dengan data yang kita miliki, bahwa pertemuan tersebut hanya mengumpulkan uang dari setiap Desa” ajak Djonggi Napitupulu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, Doni Simamora memilih bungkam saat dikonfirmasi reporter Indigonews terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kepala Dinas PMD menegaskan bahwa seleksi Perangkat Desa 2022 adalah lanjutan dari seleksi Tahun 2019, maka jika seleksi yang sedang berlangsung adalah lanjutan Tahun 2019, maka tidak ada dasar hukum membuka pendaftar baru karena sebelumnya pendaftaran sudah ditutup, dan tidak ada pula dasar menghapus formasi yang sudah dibuka dan dilamar peserta bahkan pelamar setiap formasi sudah ditetapkan tim seleksi, yang menjadi pertanyaan “Kenapa masih ada penerimaan perserta pelamar dan bahkan diduga keluarga anggota DPRD dan kepala Inspektorat ?”. Freddy Hutasoit
Discussion about this post