IGNews | Jakarta – Pemerintah Indonesia akan mengikuti Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada November mendatang. Dialog konstruktif yang digelar di Jenewa setiap empat tahunan sekali ini merupakan pertemuan penting bagi negara negara anggota Dewan HAM PBB untuk membahas isu isu HAM secara holistik.
MenkumHAM, Yasonna H. Laoly dikabarkan akan hadir secara langsung mengikuti pertemuan yang digelar di Jenewa pada 9 November mendatang.
Untuk memantapkan pelaksanaan delegasi pemerintah RI, MenkumHAM menggelar pertemuan di ruang rapatnya bersama Direktur Jenderal HAM dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multileral Kemenlu, Selasa (25/10/2022).
MenkumHAM menilai UPR merupakan momen penting untuk menunjukan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan HAM di mata dunia. Untuk itu, Ia berharap delegasi RI yang akan turut mengikuti dialog konstruktif dapat memantapkan kesiapan baik teknis maupun substansi pada UPR kali ini.
Selain membahas mengenai UPR, MenkumHAM juga menyinggung mengenai perkembangan bisnis dan HAM. Ia menginstruksikan kepada Direktur Jenderal HAM agar Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk terus dikomunikasikan dengan publik khususnya kepada kalangan pelaku usaha.
“Kalau bisa segera lakukan dialog dengan para pelaku usaha agar tidak ada kesalahpahaman terkait Stranas BHAM ini” kata Yasonna.
Sejalan dengan MenkumHAM, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Sejumlah dialog juga telah dilaksanakan bersama para pelaku usaha terkait bisnis dan HAM.
“Kami selalu tekankan kepada para pelaku usaha bahwa bisnis dan HAM bukan untuk mempersulit investasi” kata Mualimin yang pada kesempatan ini didampingi Direktur Kerja Sama HAM.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal HAM bersama K/L yang tergabung di dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dam HAM (GTN BHAM) telah merampungkan draft Stranas BHAM. Hingga kini, Stranas BHAM masih menunggu persetujuan Presiden RI. Red
Discussion about this post