IGNews | Simalungun – Memalukan Kabupaten Simalungun pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2021 dapat nilai C serta Reformasi Birokrasi dapat nilai C.
Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari menjelaskan bahwa memang selama kepemimpinan Bupati RHS, kinerja Pemerintahan Kabupaten Simalungun tidak terlihat dan bahkan banyak kejanggalan kejanggalan terjadi seperti penempatan Esron Sinaga Menjadi Setda dan wacana pengangkatan staf khusus yang bukan ASN, bukan hanya itu bahkan Bupati RHS terkesan tidak terlalu piawai untuk memimpin roda pemerintahan sehingga terlihat banyak amburadul, Minggu (6/11/2022).
“Pada nilai SAKIP dan RB dimana nilai C itu dibawah dan sangat dibawah rata rata angka nilai antara 30 – 50, dari hal ini kinerja Pemkab Simalungun baik melalui Bupati dan Wakilnya intepretasi kurang, terkesan Bupati tidak mampu melakukan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan” ucap Syamp.
Nilai yang sangat jelek ini menunjukkan bobroknya kinerja Pemkab Simalungun dan dugaan korupsi dengan adanya pihak atau oknum oknum yang ikut campur maupun interpensi kepada esolon II, III dan IV padahal oknum tersebut bukanlah seorang ASN maupun bukanlah masuk daftar pimpinan Daerah Pemkab Simalungun.
“Sebagaimana contoh peran CH selama ini yang kadang kelewat batas, bahkan pada salah satu acara CH yang hanya sebagai TS dan kepercayaan Bupati mampu menginstruksikan semua Camat supaya perdayakan organisasi yang dimana CH adalah penasehatnya” jelas Syamp.
Sisi lain seperti program program yang diterbitkan Bupati RHS, seperti Haroan Bolon bahkan santer dulu menjadi ajang penjualan Spanduk yang dilakukan, bahkan tidak ada sisi memuaskan yang dirasakan masyarakat dari program tersebut.
Syamp menambahkan, juga rendahnya nilai SAKIP dan RB Pemkab Simalungun mungkin juga penilaian selama menjabat, Bupati RHS tidak ada membuat kebijakan yang mendukung pertanian menuju ketahanan pangan, tidak ada peningkatan kapita penghasilan masyarakat dalam masa Pandemi Covid- 19 dan tidak adanya peningkatan pembangunan infrastruktur.
Sampai berita ini dipublis, redaksi Indigonews masih berupaya meminta komentar dari Wakil Bupati maupun Setda Kabupaten Simalungun. Try





Discussion about this post