IGNews | Taput – Akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara (Taput) menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengerjaan internet servis provider (ISP) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Taput tahun anggaran 2018 hingga 2021, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018 berinisial HTS dan PPK Tahun Anggaran 2019 berinisial HES. Hal ini diungkapkan Much. Suroyo kepada wartawan, Jumat (9/12/2022).
Much. Suryo menegaskan, secara akumulasi pagu anggaran untuk pengadaan dan pengerjaan ISP di Dinas Kominfo Taput kurun waktu Tahun Anggaran 2018 hingga 2021 (4 Tahun) yang diusut mencapai sebesar Rp. 10 Miliar mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp. 4.1 Miliar“.
Menanggapi hal itu, Direktur IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu mengatakan “Kita berikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara atas penetapan tersangka terhadap kedua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun atas belum ditetapkannya tersangka Pengguna Anggaran (PA), kita tetap mencurigai kinerja pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, dimana adanya dugaan yang akan terjadi tukar lahan (asset pribadi) PA dengan pemberian status tersangka, atau tukar nilai jual aaset milik PA dengan status tersangka”.
“Kita mengatakan demikian karena kita mendengar informasi, bahwa Pengguna Anggaran (PA) berinisial PS diduga kuat telah menjual asetnya kepada salah seorang pejabat yang notabene merupakan salah satu pimpinan PS guna untuk menghentikan pemberian status tersangka, dengan nilai lahan/ aset senilai Rp. 1.800.000.000 ditawarkan PS namun Pimpinannya menawar harga lahan/ aset senilai Rp. 800.000.000“ ujar Djonggi kepada reporter Indigonews, Sabtu (10/12/2022).
“Untuk itu kita berharap,disamping kita melakukan pengawasan atas penanganan kasus tersebut, juga kita menginginkan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) juga kiranya melakukan pengawasan, bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kita harapkan untuk turun tangan atas hal ini, dimana ada dugaan pemanfaatan pihak ketiga untuk mengatasnamakan aset seorang Pimpinan” tegas Djonggi. Freddy Hutasoit
Discussion about this post