IGNews | Simalungun – Miris mendengar keluhan salah seorang Ketua KSM selalu pelaksana kegiatan pembangunan fisik SPALD- S disalah satu Kecamatan di Kabupaten Simalungun – Sumatare Utara. Dengan nada risau dirinya menceritakan setoran kewajiban sebesar Rp. 100.000.000 yang langsung dijemput kerumahnya oleh salah seorang oknum berinisial N pada saat pencairan tahan II.
Padahal sesuai data dari Kementerian PUPR diketahui untuk SPALD- S di Kabupaten Simalungun mendapat 16 titik Nagori/ Desa, sehingga terkuak KKN terstruktur dan sistematis dilakukan BPPW Sumut, Faskab dan TFL sebesar Rp. 1.6 Miliar. Dan untuk se- Provinsi Sumatera Utara penerima bantuan SPALD- S sebanyak 60 titik sehingga bila dugaan ini benar nyata sebagaimana diakui oleh Ketua KSM, maka kerugian uang Negera mencapai Rp. 6 Miliar.
Sampai sekarang Ketua KSM mengakui belum selesai mengerjakan bangunan fisik kamar mandi SPALD- S karena memang adanya keterlambatan pencairan tahap akhir dilakukan BPPW Sumut tepatnya pada bulan Februari 2023 padahal kegiatan tampungan AKAN TA 2022.
Ketua KSM mengakui, pada pertengahan Desember 2022 bahwa TFL, Khoirul Adil telah membuat laporan palsu bahwa di Nagori mereka pelaksanaan bangunan kamar mandi SPALD- S telah dilaporkan selesai 100% di laporan elektronik SPALD Kementerian, padahal sampai saat ini masih ada kegiatan pembangunan sekitar 4 unit lagi.
Begitu juga untuk pembuatan LPj, Ketua KSM ini mengakui bahwa sesuai pembicaraan dengan dana dipungkiri Rp. 1000.000.000 maka yang membuat LPj adalah TFL dibantu Faskab sehingga dari besar pungli, TFL diberikan jatah sebesar Rp. 10.000.000 per titik kegiatan dengan mengurus LPj sistem catering.
Ketua KSM ini juga mengakui, TFL Khoirul Adil sudah membawa berkah berkas seperti buku rekening Bank yang telah ditutup setelah pencairan tahan akhir dan juga stempel KSM telah dibonyong TFL.
Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari kepada redaksi Indigonews mengatakan bahwa di Kabupaten Simalungun yang notabene sebanyak 16 titik proyek SPALD- S semua dikerjakan terlambat sehingga telah melanggar peraturan, bahkan heranya sampai saat ini masih ada KSM yang melakukan pembangunan untuk mencapai 38 unit kamar mandi, Jumat (10/3/2023).
“Sesuai fakta lapangan, bangunan kamar mandi SPALD- S se Kabupaten Simalungun semua tinggi bangunan depan 275 CM, Tinggi bangunan belakang 145 CM, Panjang 170 CM dan Lebar 150 CM. Begitu juga septi tankD kedalam 150 CM dan lebar 120 CM” jelas Syamp.
“Hitung hitungan untuk membangun volume seperti diterangkan diatas membutuhkan bahan material, 1200 batu bata, 18 sack semen berat 40 Kg, batu pada hanya 1/4 kubik itupun tidak habis dipakai, pasir paling banyak 1.5 motor, 1/2 motor kerikil pecah untuk cor dan septi tank, keramik ukuran 10 x 10 CM sebanyak 3 dus, paku 1/4 Kg, balok ukuran 2×3 CM hanya 1 batang, balok ukuran 2×2 CM hanya 4 batang, balok lat 1×1.5 CM hanya 1 batang, seng biasa hanya 4 lembar, dimana upah pekerja pun dapat kita hitung dengan volume bangunan seperti itu paling tinggi upah kerja 2x15x150.000 toh, jadi kita sudah totalitas melakukan perhitungan dan investigasi untuk bahan laporan kita ke APH” ujar Syamp.
“Bahkan dibeberapa Nagori/ Desa kita temukan penggunaan atap dengan seng biasa si 7 kaki Ulir 11 paret, sehingga sudah menyalah sekali bukan, jadi saya harap TFL sadar Khoirul Adil jangan sok bersihkan dan sok nabi, kita memiliki dokumen lapangan begitu kuat Faskab dari Pemkab Simalungun harus bertanggungjawab kan mereka juga menerima Rp. 45.000.000 dari pungli tersebut” tegas Syamp.
“Dari banguna, sesuai perhitungan kita paling tinggi beranggaran sebesar Rp. 8.750.000 per unit kamar mandi, sehingga total anggaran yang dipergunakan untuk membangun 38 unit hanya sebesar Rp. 332.5000.000” ujar Syamp.
Makanya Syamp Siadari meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. Moch. Basuki Hadimuljono M.Sc segera copot Dirjen Cipta Karya, Kepala BPPW Sumut karena telah berkaloborasi melakukan dugaan korupsi.
PPK Sanitasi BPPW Sumut, Syahru Ramadhan ST tidak berhasil dijumpai di kantornya dibilangin Kota Medan dan Surat klarifikasi LSM Forum13 Indonesia juga tidak bersedia dijawab.
Sehingga Syamp Siadari juga meminta supaya Menteri PUPR segera pindahkan PPK ini ke wilayah terpencil karena diduga kuat komando dialah terjadinya pungli bagi KSM. Tim
Discussion about this post