IGNews | Jakarta – Direktorat Jenderal HAM terus fokus mengawal Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) masyarakat dari kategori rentan, tidak terkecuali anak anak. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra pada pertemuan bersama Kak Seto dan LPAI, Rabu (5/4/2023).
“Ditjen HAM telah menyiapkan banyak program guna mengawal implementasi P5HAM bagi anak, seperti penyuluhan di Kanwil Kemenkumham RI se- Indonesia terkait perlindungan hak anak dan menggaet Desa Sadar Hukum yang bekerja sama dengan Yankomas untuk pendampingan anak anak” jelas Dhahana.
Tim LPAI menyampaikan beberapa isu hak anak yang masih terus perlu perhatian penuh dari pemerintah seperti perkawinan anak, bahaya tembakau dan narkoba, sampai rokok elektronik.
“Ditjen HAM tengah mengawal revisi UU Perkawinan, khususnya perkawinan anak, serta penyusunan program Indeks HAM, yang mana salah satu indikatornya adalah bahaya tembakau bagi anak, dan perkawinan anak usia dini” ungkap Dhahana.
“Kami akan terus menggali terobosan terobosan di Kemenkumham untuk melindungi hak hak anak. Optimalisasi juga dilakukan melalui literasi Digital, yaitu Podcast Bicara HAM yang beberapa kali sudah mengangkat isu Hak Anak, diantaranya “anak napiter” yang berhasil mencapai 1,9K viewer diharapkan melalui Podcast Bicara HAM dapat mengedukasi masyarakat luas terkait Hak Anak. Sebagai informasi Ditjen HAM juga bekerja sama dengan Kominfo Ditjen Polhukam yang mempunyai tusi mengedukasi masyarakat terkait isu aktual diantaranya membuat konten digital terkait Hak Anak, Ditjen HAM memberikan kontribusi isu yang diangkat berupa Stop Bullying. Dan sebagai statement penutup bahwa ” di tahun ini akan menjadi momentum penting mengingat kita akan memasuki tahun politik dimana Kepala Daerah akan berlomba lomba untuk memenuhi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM” ucap Dhahana.
Pertemuan ini juga dihadiri Direktur Yankomas, Direktur Fasinfo dan tim Ditjen HAM. Rel
Discussion about this post