Menyambut Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Untuk Kejayaan Perikanan di Kota Tual

IGNews | Maluku – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kebijakan itu bisa dibilang merupakan angin segar, khususnya bagi Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Sebab, menurut Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Tual, Silvinus MC Jaftoran, kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Tual, Kamis (8/6/2023).

Bahkan, menurut dia, Kota Tual berpeluang mengembalikan kejayaan perikanan seperti pada era 2000an.

“Tual akan bangkit kembali. Sejarah mencatat, pertumbuhan ekonomi di Tual lewat sektor perikanan, bertumbuh pesat pada tahun 2000 sampai 2007” ungkap Jaftoran kepada awak media di ruang kerjanya.

Jaftoran menjelaskan, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, berbasis pada kuota dan zona penangkapan.

Berbasis kuota maksudnya adalah penangkapan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan stok ikan di laut. Lewat hal itu, pemerintah berupaya menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Selanjutnya berbasis zona penangkapan maksudnya adalah penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan sesuai dengan zona yang ditentukan.

Wilayah Indonesia, lanjut Jaftoran, memiliki enam zona penangkapan ikan. Masing-masing zona terdiri atas satu sampai tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Sebagai contoh, Zona 03 meliputi WPP 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda); WPP 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), dan WPP 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur).

Dengan sistem zona ini, kapal penangkap ikan yang melakukan aktivitas penangkapan, misalnya di Zona 03, maka wajib membongkar hasil tangkapannya di Zona 03.

“Dulu orang tangkap (ikan) di daerah kita, (hasil) tangkapannya dibawa keluar. Sekarang sudah tidak” jelas Jaftoran.

Dengan demikian, kata Jaftoran, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur ini membuka ruang dan kesempatan yang baik untuk pengembangan sektor perikanan di Tual.

Dampak Ekonomi

Jaftoran menjelaskan, dengan adanya kebijakan PIT yang telah menetapkan penangkapan ikan berbasis zona, pemerintah juga berupaya melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Kota Tual, menurut Jaftoran, yang berada di Zona 03, memiliki peluang sangat besar karena memiliki infrastruktur yang cukup memadai.

Tual memiliki dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual di Dumar dan Pelabuhan Perikanan (PP) yang dikelola PT. Samudera Indo Sejahtera (SIS) di Ngadi.

“Dua pelabuhan ini sudah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kebijakan penangkapan ikan terukur” jelas Jaftoran.

Sebagai pelabuhan milik pemerintah, Jaftoran mengatakan bahwa, PPN Tual mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dalam hal pengembangan pelabuhan. Pemerintah juga sementara menjajaki kerja sama luar negeri untuk maksud tersebut.

Sementara itu, kehadiran PT. SIS di Tual yang merupakan satu dari tiga pelabuhan perikanan yang bukan dibangun oleh pemerintah tetapi dibangun dan dikelola oleh pihak swasta dalam fungsi pemerintahan dilayani oleh instansi teknis terkait yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan terbesar di Indonesia, juga punya peran sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di Kota Tual.

Jaftoran menambahkan, melalui kebijakan PIT dan didukung dengan infrastruktur yang ada, Kehadiran kapal perikanan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, kebutuhan logistik seperti air bersih, BBM, es balok, dan bahan makanan dari kapal penangkap ikan, juga akan meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Tual.

Di sisi lain, akan ada unit pengolahan ikan yang dibangun di kawasan PPN Tual, juga turut menyerap tenaga kerja lokal.berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara serta tenaga kerja diwilayah Propinsi Maluku.

Penyiapan Tenaga Kerja Lokal

Jaftoran mengatakan, PP 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur ini memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk melakukan pendataan tenaga kerja.

Tidak sebatas pendataan, Jaftoran mengatakan, PPN Tual dan Pemerintah daerah setempat telah berkomitmen untuk memberikan pelatihan khusus bagi calon tenaga kerja, dari segi keterampilan dan keahlian hingga keselamatan kerja serta asuransi untuk pekerja awak kapal perikanan.

“Tidak serta-merta naik kapal, tetapi (calon tenaga kerja) ikut pelatihan dulu, punya keahlian, lalu kemauan dia untuk bekerja di laut. Kita harus siapkan sesuai standar ketentuan yang berlaku” kata Jaftoran.

Para peserta akan diberikan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) usai pelatihan.

“Itu syarat utama yang harus mereka penuhi, lalu administrasi tambahan lain kita akan urus semua. Sehingga ketika naik kapal, legalitasnya resmi. Sehingga hak dan kewajiban mereka terpenuhi tatkala dipekerjakan” jelas Jaftoran.

Selain tenaga kerja di kapal, pendataan juga dilakukan bagi tenaga kerja yang berpotensi bekerja di industri. Dukungan serta kolaborasi,sinergitas semua unsur dalam mendukung program KKP sangat penting bagi pengembangan sektor perikanan di wilayah timur. IGN_M01