IGNews | Taput – Pertanda kemunduran suatu Partai apabila tidak mengenal kader kadernya yang berpengaruh disuatu daerah, baik tingkat PAC, DPC dan DPD. Hal inilah menjadi pembahasan di Provinsi Sumatera Utara pada Partai PDI P Dapil Sumut II.
Dimana ada dugaan penjegalan kader Partai PDI P yang dapat dikategorikan merupakan kader terbaik, Dr. Drs. Nikson Nababan M.Si untuk maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sumut II.
“Terbukti Dr. Drs Nikson Nababan M.Si tidak masuk dalam daftar DCS pada KPU, apakah tidak masuknya Nikson Nababan bukan suatu metode kemunduran dari Pimpinan Umum Partai PDI P, apakah faktor kedekatan kepada Pimpinan Partai dapat penentu kemenangan?” tanya sejumlah warga Toba di Balige, sambil berbincang bincang dengan reporter Indigonews, Minggu (10/9/2023).
“Terus terang saja kita berbicara, apa ya prestasi yang dilakukan oleh mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon selama menjabat sebagai Bupati Samosir, ayo teman teman, ada yang dapat memaparkan apa yang terbaik pada Pemerintahan dan kepada masyarakat selama beliau Bupati Samosir, justru jadi masalah pada masa waktu Covid- 19 yang terungkap, bahkan diduga Pak Rapidin terlibat atas kasus bantuan Covid- 19” ujar Rahut N warga Balige dalam perbincangan.
“Kita berharap, agar Pimpinan Partai PDI P, Megawati Soekarnoputri melakukan evaluasi dengan baik, dimana dalam membesarkan partai tentu harus melihat figur kader. Contoh Dr. Drs. Nikson Nababan M.Si sudah dua periode sebagai Bupati, sementara Pak Rapidin Simbolon hanya satu periode, bahkan kalah pada Pilkada 2020 Samosir dan ini sudah dapat dasar melakukan evalusi, jangan karena adanya faktor dugaan kedekatan keluarga” harap Rahut.
Lain halnya disampaikan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut, Paulus Gulo, mengatakan “Untuk itu kita sangat berharap kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar laporan kita Nomor: 05/ SKET/ VIII/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Laporan pengaduan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan bencana Covid- 19 status siaga darurat tanggal 17 – 31 Maret 2020”.
Tentu pihak Aparat Penegak Hukum (APH) mengedepankan penyelamatan keuangan Negara terlebih dahulu, dimana telah diatur pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dimana pada Putusan Mahkamah Agung, bahwa ada peran Drs. Rapidin Simbolon SE, MM atas pemindahan packing serta mengganti stiker bantuan menjadi foto Bupati dan Wakil Bupati, sementara situasi pada 2020 merupakan masa Pilkada Samosir.
“Mari kita hargai Instruksi Presiden untuk memerangi tindak pidana korupsi, jangan ada keberpihakan, ini uang rakyat, uang Negara dan jangan ada tebang pilih, serta jangan paksa kami masyarakat turun kejalan” ajak Paulus Gulo.
Sementara, Drs. Rapidin Simbolon SE, MM saat dikonfirmasi terkait dugaan adanya perannya menjegal atau menggagalkan Dr. Drs. Nikson Nababan M.Si sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sumut II, mengatakan ”maaf amang, issue ini adalah Hoaks”. Nggak ada yg bisa mengintervensi Ibu Ketua Umum…🤟🤟🤟🙏🙏🙏”.
Saat Rapidin ditanya kembali, bahkan dapat info, bahwa saudara perempuannya sangat dekat sama Ketua Umum DPP Partai PDI P, Megawati, apa benar itu…?
Rapidin kembali menjawab “Sengaja dihembuskan orang orang yang tidak bertanggungjawab, untuk mengadu domba para kader…”. Kalau hal itu, mohon Amang jangan tanyakan ke saya, tetapi mohon ditanya kepada yang bersangkutan…🙏🙏🙏”.
Adanya permintaan Nikson Nababan selaku Ketua DPC PDI P Kabupaten Tapanuli Utara melalui salah satu media online, agar Ketua DPD PDI P Sumatera Utara Sumatera Utara, Rapidin Simbolon bersedia karifikasi terkait dugaan kasus hukum yang menjeratnya.
Dengan spontan, Rapidin Simbolon kepada reporter Indigonews saat dikonfirmasi terkait permintaan Nikson Nababan disalah satu media online menjawab “Saya hanya boleh menyampaikan ini kepada Pak Nikson (berita keterangan dari Kejatisu)”. IGN_Freddy Hutasoit
