IGNews | Taput – Tambang batu/ stone croser yang berada dilokasi PLTM yang dikerjakan PT. Nusantara Hidrotama di Lobi Pining, Kecamatan Pahae Julu menjadi perbincangan ditengah tengah masyarakat, pasalnya bahwa perusahaan PT. Harazaki Ananta disebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Setiap jurnalis/ wartawan dihalangi apabila datang melakukan peliputan, tentu kita semakin curiga atas aktivitas yang berlangsung disana” ucap warga kepada reporter Indigonews, Jumat (22/9/2023).
Terpisah, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara Jonner Nababan saat dikonfirmasi terkait Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Nusantara Hidrotama dan PT. Harazaki Ananta mengatakan ”Yang ada ijin usaha tambang PT. Harzaki yang di terbitkan oleh Provsu”.
Saat ditanya kembali bukti surat IUPnya PT. Harazaki Ananta, Jonner menjelaskan “Dang adong pertinggal dope bah (Belum ada pertinggal) ketika kami konfirmasi ke PT. Harazaki dilokasi, mereka menunjukkan ijin tambang dari Provsu”.
Kepala Dinas DPMPTSP Provsu, Faisal Arif Nasution saat dikonfirmasi bukti bahwa pihak PT. Harazaki Ananta Energi (HAE) Pahae Julu sudah punya izin IUP, namun Faisal hanya menjawab melalui pesan WhatsApp “Selamat siang”.
Meneger PT. Nusantara Hidrotama, Heri saat dikonfirmasi terkait dua hal, yakni menyikapi surat dari KPK terkait MBLB Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait dengan penertiban Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Sumatera Utara. Dan juga karena mengusir wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal, namun sampai berita ini dipublis tetap bungkam.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif IP2 Baja Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu angkat bicara, menjelaskan sepertinya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/ 3900/ KSP.00/ 70-72/ 07/ 2023 tidak ada apa apanya, sehingga pihak Pemkab dan Provinsi tidak menghiraukannya, akhirnya praktek korupsi melalui tambang illegal selalu berjalan dengan baik.
Jelas Djonggi “Pada surat KPK dimana Bupati dan Wali Kota agar membuat instruksi atau edaran kepada seluruh Kepala perangkat Daerah yang pada pokoknya agar setiap pelaksanaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota yang menggunakan bahan material pekerjaan konstruksi berupa MBLB/ Bahan Galian Golongan C berasal dari kegiatan usaha yang memiliki izin yang sah. Selain itu, untuk memastikan ketaatan penyedia yang menjadi mitra kerja pelaksanaan jasa konstruksi terhadap MBLB, agar para Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan secara intensif melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan”.
“Kedua, mengoptimalkan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait dengan pengurusan perizinan di sektor MBLB sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku” cetus Djonggi.
Ketiga, kata Djonggi, secara proaktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) terkait dengan penertiban usaha MBLB yang tidak memiliki izin sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Lanjut Djonggi Napitupulu, namun hasilnya yang terjadi dilapangan, bahkan pihak Aparat Penegak Hukum bekerja sama dengan pihak PT. Harazaki Ananta dengan menggunakan Kepres Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/ 887/ 5/ 2021 serta Perkaba Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengamanan objek vital Nasional.
“Namun yang menjadi pertanyaan, apakah tambang yang ada disana punya IUP dan apakah pantas dilindungi tambang yang tidak memiliki IUP ?. Untuk itu kita berharap dan meminta kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen. Pol. Agung Efendi agar segera menghentikan aktifitas tambang yang tidak memiliki IUP disana, sebab ada dugaan praktek korupsi yang terjadi dalam pengambilan batu sebagai Sumber Daya Alam disana” tutup Djonggi. IGN_Freddy Hutasoit
