IGNews | Simalungun – Pelaksanaan kegiatan fisik Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun pada P APBD Tahun Anggaran baik bersumber Dana Bagi Hasil (DBH) atau Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) maupun dari KAS Daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungun menjadi ajang kepentingan, malah dikerjakan dengan payung hukum Perbup tanpa adanya pembahasan bersama Komisi II selaku mintra kerja lebih sadisnya semua sumber sana sudah tertampung pada rekening P APBD walaupun belum disahkan ataupun diketok palu.
Bahkan informasi dihimpun, Dinas Pertanian seolah olah tidak menghargai DPRD Simalungun melalui Komisi II selaku mitra kerja, dimana sebelum rapat Bamus dilaksanakan, mencuat pada rapat Komisi II bersama Dinas Pertanian yang tidak bersedia memberikan daftar proyek lengkap dengan pagu anggaran, tetapi hanya memberikan daftar proyek berjumlah 28 paket yang disebut sebut aspirasi anggota DPRD Simalungun yang dikelola atau jatah seorang pimpinan DPRD Simalungun.
Syamp Siadari, Ketua LSM Forum13 Indonesia kepada redaksi Indigonews sangat menyayangkan telah dikerjakanya proyek fisik sebelum pengesahan atau penetapan P APBD bahkan adanya pertambahan anggaran sebesar Rp. 9.9 Miliar pada Dinas Pertanian Simalungun diketahui pembagi proyek tersebut diduga seorang pimpinan DPRD Simalungun, Senin (2/10/2023).
Syamp menambahkan, sisi menariknya pada rapat Komisi II dengan Dinas Pertanian Simalungun sesuai data yang didapat LSM Forum13 Indonesia dihadiri 7 orang anggota Komisi dan 4 orang anggota Komisi II menolak penambahan anggaran, tetapi semua daftar proyek yang tidak jelas tersebut tetap disahkan oleh pimpinan Banggar DPRD Simalungun.
“Ini kan udah telak melanggar, masa saat rapat bersama Komisi II selaku mitra kerja, menolak 4 orang dari 7 orang yang hadir, sekalipun dibuat vooting tetap ini tidak sah dan rapat Bamus juga sudah melanggar tatip, tetapi kenapa saat rapar Bamus malah pimpinan Bamus DPRD Simalungun, Sastra Sirait dan Samrin Girsang malah menyetujuinya tetap dilanjutkan rapat alh alih vooting, kan telak ini bahwa pertambahan anggaran Rp. 9.9 Miliar kepentingan beberapa orang” jelas Syamp.
“Ada apa ini pelaksanaan proyek pengadaan barang/ jasa Dinas Pertanian Simalungun yang tertampung pada kegiatan P APBD TA 2023, semua dikerjakan berdasarkan Perbup yang tidak pernah dibahas bersama Komisi II dan DPRD Simalungun, malah pelaksanaan proyeknya dikerjakan jauh hari sebelum ketok palu atau pengesahan P APBD tertanggal 27 September 2023, ini sudah terjadi dugaan korupsi berjamaah” tegas Syamp.
“Kita juga sudah mendapat informasi dari beberapa rekanan maupun narasumber yang layak dipercaya, bahwa proyek P APBD Dinas Pertanian Simalungun pertambahan anggaran sebesar Rp. 9.9 Miliar dibagi oleh oknum SG, namun belum dapat kita pastikan keseluruhan itu adalah jatahnya, tetapi kita akan kumpulkan data lengkap, karena pernah juga seseorang kita coba meminta paket PL langsung ke Kadis Pertanian dan mengakui semua paket milik SG” jelas Syamp.
Kadis Pertanian Simalungun, Sakban Saragih sampai berita ini terbit tidak bersedia menjawab konfirmasi redaksi Indigonews, padahal pesan konfirmasi melalui pesan WhatsApp telah dibaca namun hanya bungkam.
Begitu juga Ketua Komisi II, Binton Tindaon sampai berita ini dipublis masih berupaya dikonfirmasi terkait diloloskannya pada Banggar pertambahan anggaran sebesar Rp. 9.9 Miliar pada Dinas Pertanian tertampung pada P APBD padahal saat rapat Komisi II yang dipimpinya 4 orang menolak lengkap dengan keterangan notulen pada hasil rapat.
SG, yang disebut sebut sebagai pembagi proyek Dinas Pertanian Simalungun, sampai berita ini diterbitkan tidak berhasil dimintai keterangan. IGN_Red
