IGNews | Taput – Gencarnya informasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang ditangani pihak Polda Sumatera Utara melalui Ditreskrimsus membuat sejumlah warga Tapanuli Utara angkat bicara.
“Jangan hanya di Mandailing Natal (Madina) ditangani oleh pihak Ditreskrimsus, pengangkatan PPPK di Kabupaten Tapanuli Utara juga harus diungkap, ada dugaan kuat terjadi suap atas pengangkatan. Bertugas sebagai dosen di STIKes Kesehatan di Kabupaten lain, namun diangkat PPPK di Kabupaten Tapanuli Utara, apakah dibenarkan?” tanya sejumlah warga Kecamatan Siborongborong, Minggu (7/1/2024).
Bukan hanya itu, lanjut warga ada juga masih status kuliah di Semarang, namun dapat diangkat sebagai PPPK disalah satu Puskesmas di Tapanuli Utara, sementara yang diangkat masih kuliah di Semarang, apakah faktor karena orangtuanya sebagai Kepala Puskesmas dan salah seorang oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif IP2 BAJA Nusantara Ir. I. Djonggi Napitupulu mengatakan “Emangnya ada yang gratis untuk mengambil PPPK ini, beli kertas dan materai serta ongkos, biaya BBM tentu kan ada biaya. Apalagi di Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah pengangkatan PPPK mencapai kurang lebih dari 2700 orang yang telah diangkat, tentu patut kita duga adanya pengutipan yang terjadi, disamping itu ada dugaan kepentingan politik pada Pileg dan Pilpres”.
“Kita juga berharap agar pihak Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara juga melakukan pengusutan terkait dugaan pungutan liar atas pengangkatan PPPK di Kabupaten Tapanuli Utara, kita dukung dan bahkan kita siap kerja sama untuk mengungkap segala kejahatan yang merugikan keuangan Negara” tegas Djonggi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit, dikonfirmasi apakah ada jaminan, bahwa pada seleksi masuk PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada terjadi dugaan pungli seperti yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan “Sampai saat ini kita tidak mengetahui terkait yang dikatakan pengutipan liar (pungli), kalau ada terjadi demikian, tolong disampaikan kepada kita, dan siapa orangnya yang melakukan praktek demikian, biar kita berikan tindakan”.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Indra Simaremare saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban terkait apakah ada jaminan, bahwa pada seleksi masuk PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada terjadi dugaan pungli seperti yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. IGN_Freddy Hutasoit
