iGNews | Simalungun – Menjelang Pilkada, Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Simalungun dan Kordinator Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi Siantar – Simalungun kritik surat himbauan Sekretaris Daerah Simalungun yang ditanda tangani oleh Esron Sinaga, Senin (8/4/2024).
Adapun surat himbauan tersebut Nomor: 500.12.13/ 166/ 2024, dalam surat itu berisi Diminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah/ OPD untuk mengarahkan ASN/ Pegawai untuk berpartisipasi mendukung publikasi kegiatan Bupati Simalungun di media sosial dengan me- like and share. Facebook; Bang Apoh, Hasoman Radiapoh Sinaga, Radiapoh Hasiholan Sinaga, Pemkab Simalungun. Begitu juga pada media sosial Instagram: @radiapohsinaga, @hasomanradiapohhsinaga serta terakhir YouTube; Pemkab Simalungun.
Khusus kepada para Camat untuk mengarahkan pegawai dilingkungan Kecamatan dan seluruh Pangulu untuk mendukung sosialisasi tersebut diatas.
Pimpinan perangkat daerah/ Camat agar melaporkan bentuk screenshot/ foto dari akun masing masing ASN/ Pegawai untuk direkap dan dikirim ke email: [email protected] dan hard copy dikirim langsung ke Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun.
Perihal surat himbauan diatas, Swandi Sihombing selaku ketua SAPMA PP Simalungun dan Andry Napitupulu selaku Koordinator KMPD memberi tanggapan penilaian melalui pesan WhatsApp.
“Bupati Simalungun sedang mempertontonkan kepemimpinan yang otoriter sehingga berupaya memoles nilai kinerjanya yang tidak maksimal hingga sampai penghujung jabatannya yang pada faktanya hanya sebatas janji bohong, bahkan dugaan konspirasi kotor sudah dimulai Bupati Simalungun dari Tubuh perangkat (OPD) yang semata untuk menaikkan elektabilitasnya menuju Pilkada mendatang” ucap Swandi Sihombing.
“Surat tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap kesejahteraan rakyat. Ini Simalungun jangan dibuat seperti itu, seharusnya visi nya harus tercapai soal kesejahteraan” ujar Swandi Sihombing dengan tegas sekaligus juga memberikan himbauan arahan kepada seluruh kader SAPMA PP Simalungun agar selalu mengevaluasi kinerja Bupati yang kita nilai tidak maksimal.
Disamping itu Andry Napitupulu selaku Koordinator KMPD yang juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa hukum sampaikan, tidak heran lagi melihat kelakuan RHS dengan menggunakan kekuasaannya untuk kembali bertarung di Pilkada yang akan diselenggarakan pada November mendatang.
“Coba kita perhatikan dalam surat tersebut menggambarkan bahwa penekanan pengarahan sangat jelas sekali, seharusnya mahasiswa dan masyarakat di Simalungun harus segera menanggapi” ujar Aktivis tersebut.
Diakhir Andry Napitupulu sampaikan “Sejatinya melihat ketidakwarasan Bapak RHS atas kinerjanya di Simalungun, masyarakat dan mahasiswa harus segera bergerak, karena kita tidak mau dijanjikan kembali seperti kartu Sikerja pada saat pilkada 2020 kemarin”.
“Sederhana saja, sebelum Bupati RHS ingin berjumpa dengan masyarakat menyampaikan janji janjinya kembali pada ajang kontestasi Pilkada nanti, kita akan segera mendatangi Kantor Bupati Simalungun melalui aksi unjuk rasa dengan tuntutan bayar janji bukan bayar hutang, segera mundur dari jabatannya” tutup Andry Napitupulu. IGN_Rel
