iGNews | Simalungun – Dalam sistem Pemerintahan, masyarakat juga berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola Pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. Adanya pelayanan pengaduan yang efektif memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Advocasi hukum IWARAS, Henri Dens Simarmata SH saat dijumpai di Pematang Raya, Rabu (20/4/2024).
Hendri juga mengatakan bahwa Ikatan Wartawan Asal Simalungun (IWARAS) membuka ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan masukan dan kritik terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Simalungun.
Diwadah IWARAS ada 34 media yang siap menayangkan berita masukan dan kritikan dari Masyarakat simalungun. Dalam tempo dekat IWARAS dalam hal ini membuka acara sosialisasi dan panduan penyusunan rencana tentang masukan dan kritikan yang positif, tentunya demi membangun Bumi Habonaron Do Bona untuk maju jaya dan bermartabat.
“Bahwa Pemkab simalungun harus mampu memanfaatkan peristiwa revolusi industri untuk meningkatkan pengelolaan Pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik” paparnya.
“Penggunaan teknologi di eksploitasi tanpa batas melalui rancangan masa depan Simalungun yang bukan lagi berada pada ruang fisik namun masa depan virtual teknologi yang menjadi puncak transformasi peradaban manusia, paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas Negara melalui pemanfaatan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan” tegasnya.
Menurut IWARAS sektor pelayanan publik menjadi bagian utama yang harus di transformasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi, kunci utamanya dengan mewujudkan pelayanan publik yang bersifat kolaboratif dengan tidak lagi menempatkan masyarakat secara pasif hanya sebagai penerima pelayanan tetapi juga pelibatan secara aktif dalam proses pelayanan publik.
“Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebenarnya sudah memfasilitasi hal tersebut dengan mengamanatkan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat mulai dari penetapan standar pelayanan, evaluasi penyelenggaraan sampai dengan pemberian penghargaan” paparnya.
“Bahwa, baru baru ini Presiden Joko Widodo secara terbuka meminta masyarakat untuk aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan kepada Pemerintah. Kesadaran dan semangat yang sama harus kita gelorakan terutama dalam hal menindaklanjuti kritikan dan masukan yang dikirimkan oleh masyarakat” ucapnya.
“Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas tidak diskriminatif dan juga sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Permasalahannya adalah tidak semua penerima layanan yang tidak puas kemudian mau dan secara sukarela menyampaikan pengaduan, hal ini yang membuat pegaduan masyarakat menjadi begitu berharga karena dengan pengaduan dari masyarakat kita bisa mengetahui kekurangan dari pelayanan publik yang kita selenggarakan” tutupnya. IGN_Rel
