iGNews | Taput – Pasca Pemilu 2024, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) tengah dihebohkan dengan kontroversi yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Taput, Bontor Hutasoit dengan dituduhan memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan dukungan politik kepada salah seorang pasangan calon Bupati Taput, Sabtu (20/7/2024).
Kisruh ini mencuat setelah rencana konferensi PGRI yang dijadwalkan pada hari ini (Sabtu, 20/7/2024) di SMP Negeri 1 Siborongborong. Meskipun alasan resmi adalah pemilihan pengurus PGRI Taput, namun banyak pihak mengkritik acara tersebut karena dianggap bermuatan politis. Situasi semakin tegang karena pengurus PGRI Pusat sedang menghadapi proses hukum di PTUN Jakarta.
Menurut informasi yang diperoleh, Bontor diduga berusaha menggalang dukungan dari guru guru PGRI untuk mendukung pasangan calon tertentu, yang diyakini dipilih atas arahan Nixson Nababan, orang yang diduga memiliki pengaruh besar terhadap Bontor.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas netralitas institusi pendidikan di Taput, terutama menjelang periode pendaftaran pasangan calon yang akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.
Salah seorang narasumber mengatakan dengan tegas supaya Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Dr. Dimposma Sihombing diminta untuk segera memanggil Bontor Hutasoit guna klarifikasi terkait pengumpulan massa guru dalam konteks politik yang semakin memanas.
Sementara itu, para pengamat politik dan tokoh masyarakat setempat mengecam tindakan Bontor yang dianggap mencampuri ranah politik dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Mereka menekankan perlunya netralitas dari semua pihak terkait dalam menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada Taput.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit saat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut mengatakan “Tidak ada itu, sementara kegiatan tersebut sudah ditunda sesuai hasil koordinasi kita dengan pihak PGRI Provinsi”.
Beberapa pihak menyarankan agar Bontor lebih berhati hati dalam bertindak, sebab konsekuensinya yang bisa menimbulkan keributan ditengah tengah masyarakat, juga jika terbukti melanggar netralitas ASN dalam konteks politik bisa dicopot.
“Sebaiknya Bontor Hutasoit lebih berhati hati dalam bertindak, sebab konsekuensinya yang bisa menimbulkan keributan ditengah tengah masyarakat juga jika terbukti melanggar netralitas ASN dalam konteks politik bisa dicopot” ucap F. Sihombing.
Lanjut F. Sihombing menjelaskan dengan kondisi politik yang semakin memanas, masyarakat Tapanuli Utara menanti langkah tegas dari Pj. Bupati untuk menjaga integritas dan netralitas birokrasi daerah, serta memastikan semua pihak tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku. IGN_Freddy Hutasoit
