INDIGONEWS – Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang terpilih Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat – Deni Lumbantoruan yang akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto pada hari Kamis besok (20/2/2025) di Istana Negara, datang menjumpai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Setelah mengikuti gladi bersih di kawasan Monas dan Istana Merdeka pagi tadi, kami berkunjung untuk bertemu Pak LBP di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Banyak masukan dan nasihat yg disampaikan oleh Pak LBP untuk kami dalam menjalankan pemerintahan yang baru di Tapanuli Utara nanti” tulis Deni Lumbantoruan pada akun Media Sosialnya.
Yang pertama, pemimpin (Bupati dan Wakil Bupati) harus selalu kompak. Harus tetap satu. Berbeda pandangan sangat dimungkinkan, tetapi komunikasi yang intensif, produktif dan efektif harus selalu didahulukan.
Yang kedua, koordinasi untuk semua lini harus selalu dilakukan. Check, re check and check again. Semua rapat dan pengambilan keputusan harus berlandaskan kepada data yang lengkap dan akurat.
Yang ketiga, perhatikan sungguh sungguh pendidikan. Pendidikan berkualitas harus dimulai sejak usia dini dan pendidikan dasar.
“Pak LBP juga menyampaikan perlunya dilakukan audit, khususnya terkait keuangan dan sumber daya manusia, sehingga pemerintahan baru mengetahui gambaran kondisi saat ini dan nantinya dapat menjadikannya sebagai referensi untuk rencana aksi berikutnya” akhir tulisan Deni Lumbantoruan.
Menanggapi hal ini, Pemerhati Pembangunan di Kecamatan Siborongborong, Tua Hutasoit mengatakan “Sangat tepat yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Pandjaitan itu, tentu setelah duduk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, tentu harus membuat gerakan dan gebrakan untuk dilakukan audit segala kegiatan yang sudah berjalan dan terlaksana selama 10 tahun masa kepemimpinan Nikson Nababan, khususnya pada audit keuangan”.
“Audit keuangan dilakukan guna memulihkan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang sudah “Chaos” saat ini.Terbukti, penggajian para Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk bulan Januari 2025 belum dibayarkan, sebab keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah tidak benar lagi, banyak hanya untuk menutupi utang pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020-2021 Rp. 86.7 Miliar/ Tahun selama 8 Tahun kepada PT. Sarana Multi Insfratruktur (SMI)” ujar Tua Hutasoit. IGN_Freddy Hutasoit
