INDIGONEWS – KPK turut menyemarakkan Pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada hari Selasa (18/2). Partisipasi KPK dalam kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024.
Keikutsertaan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi, menjalin kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman publik terhadap hukum di Indonesia.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya peningkatan kinerja pengadilan secara berkelanjutan sebagai kunci utama dalam menegakkan prinsip rule of law dan good governance di Mahkamah Agung. Ia menekankan bahwa reformasi dalam sistem peradilan harus mencakup inovasi, baik dalam penggunaan teknologi maupun perspektif baru dalam menyelesaikan perkara hukum.
“Reformasi hukum telah menjadi bagian penting dalam upaya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, penyelamatan aset negara, hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pun melalui kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan produk-produk hukum kepada publik melalui metode yang interaktif dan edukatif, serta sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan melalui edukasi dan pencegahan” ujar Ibnu.
Lebih lanjut, Ibnu menyoroti peran Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang harus menjaga integritas dalam setiap produk hukum dan putusan yang dihasilkan. Ia juga mengingatkan bahwa hakim dan aparat peradilan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang mereka.
Pameran Kampung Hukum 2025 yang mengusung tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas” dihadiri oleh berbagai pihak. Pada pameran ini, KPK menghadirkan berbagai layanan, termasuk pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), informasi terkait tugas dan fungsi KPK, serta pelaporan gratifikasi melalui laman gol.kpk.go.id.
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya, KPK juga membuka layanan konsultasi bagi para penyelenggara negara yang ingin memahami lebih dalam mekanisme pelaporan LHKPN, yang dapat diakses melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan. IGN_JKT01
