INDIGONEWS – KPK bersama United Kingdom Serious Fraud Office (UK SFO) dan Kedutaan Besar Inggris, menggelar lokakarya “Investigasi dan Penuntutan Kasus Penyuapan kepada Pejabat Publik Asing” di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung aksesi Indonesia dalam keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Inggris.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia. Dalam hal ini, dalam penindakan perkara korupsi transnasional dibutuhkan keahlian khusus dan kerja sama yang bersifat lintas batas negara.
“Lokakarya ini memberikan wawasan dan keterampilan berharga dalam penyidikan, khususnya dalam kasus di mana korporasi yang menyuap pejabat di suatu negara. Harapannya apa yang didapat di workshop ini dapat diimplementasikan dalam kinerja penanganan perkara di masing-masing APH dan lembaga rekan-rekan yang menjadi peserta” kata Wawan.
Wawan juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Inggris yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan ini, di mana lokakarya ini diikuti tidak hanya oleh peserta dari KPK, namun juga dari POLRI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum RI.
“Lokakarya ini bukti nyata kerja sama erat kedua negara, yang mendukung implementasi kemitraan strategis yang disepakati oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Kier Starmer pada bulan November 2024 lalu” kata Samuel Hayes, Economic Counsellor Kedutaan Besar Inggris.
Lokakarya ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia – Inggris dan implementasi nota kesepahaman (MoU) KPK – SFO, tetapi juga menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar OECD. Selain itu, peningkatan kapasitas investigasi yang dihasilkan dari lokakarya ini juga akan menjadi fondasi penting dalam aksesi Indonesia ke Konvensi Anti Penyuapan OECD dan keanggotaan OECD. IGN_Jos
