INDIGONEWS – Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan secara resmi membuka dan memimpin acara Focus Group Discussion Kedua (FGD II) dalam rangka penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, yang dilaksanakan di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kabupaten Tarutung – Sumut, Jumat (4/7/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara David Sipahutar para Asisten dan Staf Ahli, Kadis Lindup Heber Tambunan, beberapa pimpinan OPD, para Kabag Setdakab, seluruh Camat se- Kabupaten Tapanuli Utara, perwakilan gereja (HKBP, HKI, GKPI, GEPKIN, dan Katolik), serta para pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, swasta, akademisi, lembaga pemerhati lingkungan, dan unsur media.
Narasumber utama dalam FGD ini adalah Bapak Laksana Umanda Sitanggang, mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Hadir pula Tenaga Ahli, Sondang Simamora beserta tim.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan RPPLH menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi bersama, yaitu Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan.
“Oleh karena itu, segala bentuk rencana dan program pembangunan ke depan haruslah fokus dan terukur terhadap visi ini, yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan” ucapnya.
Sebelumnya, pada 16 Juni 2025 lalu, telah dilaksanakan FGD I yang membahas penjaringan isu strategis melalui responden. Beberapa isu yang muncul antara lain alih fungsi lahan pertanian, penurunan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati, bencana lingkungan (banjir, longsor, kekeringan), perubahan iklim, pertambangan liar, limbah industri, sampah rumah tangga, hingga pencemaran udara dan air sungai.
Wakil Bupati mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan gagasan, ide, dan informasi yang tepat serta akurat dalam FGD II ini.
“Saya berharap melalui forum strategis ini, kita bersama-sama dapat merumuskan isu-isu prioritas dan arah kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Tapanuli Utara untuk 30 tahun ke depan” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen agar RPPLH menjadi dokumen rujukan pembangunan lintas sektor yang mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup demi generasi muda. IGN_Freddy Hutasoit
