INDIGONEWS – Proyek pembangunan saran produksi IKM pengolahan jagung dengan pangu anggaran Rp. 3.508.972.000 nomor kontrak 16/ PPK-DAK/ VII/ Disperindag/ 2023 yang dikerjakan pihak ketiga CV. Putra Jaya tahun 2023 di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun – Sumut yang saat ini kondisi bangunan fisik lantai yang tidak standar sehingga sudah mengalami retak, konstruksi rangka baja diduga tidak sesuai spesifikasi RAB, begitu juga pintu ada sebagian terbuat dari aluminium dan jendela semua aluminum sehingga diduga adanya dugaan penyimpangan terjadi namun pembiaran dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, Jumat (11/7/2025).
Sisi lain dugaan penyimpangan terjadi juga pada peralatan dan mesin, seperti mesin pengering jagung tidak berfungsi karena hasil penyusutan sangat tinggi mencapai 28% sehingga merugikan petani, mesin pengolahan tepung dari jagung tidak pernah berfungsi, timbangan juga tidak pernah berfungsi dan gengset juga tidak berfungsi.
PPK kegiatan saat itu, Sihar Napitupulu saat dikonfirmasi terkait hanya Rp. 130.000.000 kerugian negara hasil temuan BPK dan item apa yang menyebabkan kerugian menjelaskan “Kalau uraian kegiatan ada di Inspektorat Kabupaten Simalungun dan pada saat kegiatan Kepala Dinas adalah pak Wasin Sinaga“.
Diperjelas kembali apa memang tidak ingat item dan jenis kegiatan apa temuan BPK sehingga rekanan pengembalian, Sihar menjawab “Nga hafal lae.. Semua datanya ada di Inspektorat”.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Wasin Sinaga saat dikonfirmasi item atau jenis kegiatan apa temuan BPK, namun sangat disayangkan mantan pejabat eselon Pemkab Simalungun bungkam.
Ketua LSM Forum13 Indonesia, Syamp Siadari mengatakan sangat diragukan temuan BPK hanya sebesar Rp. 130.000.000 dari pagu anggaran Rp. 3.5 Miliar karena dilihat dari fisik bangunan banyak dugaan tidak sesuai spesifikasi RAB dan begitu juga timbangan dan mesin mesin pengolahan yang tidak pernah digunakan dan tidak berfungsi apakah sesuai spesifikasinya dan apakah merk dan kapasitas produksinya sesuai karena pengadaan mesin sistem e- catalog, perusahaan apa pengadaan apa juga dilakukan audit dan penilaian.
“Kenapa mantan Kadis Wasin Sinaga bungkam dan tidak bersedia angkat bicara terkair item dan jenis kegiatan apa saja yang menyebabkan kerugian negara sesuai hasil audit BPK sebesar Rp. 130.000.000” jelas Syamp.
“Kita juga menyayangkan proyek tersebut seakan akan gagal perencanaan yang terjadi atau karena tidak melalui Feasibility Study yang meliputi perencanaan kelayakan lokasi, kebutuhan, dampak ekonomi, sosial dan keberlanjutan” tambah Syamp.
“Dimana studi kelayakan menjadi dasar untuk menyusun dokumen perencanaan, pengadaan barang dan jasa. Dokumen yang dimaksud merupakan dokumen perencanaan teknis, selanjutnya konsultan perencanaan juga harus melakukan analisis dampak lingkungan, kajian ekonomi dan manfaat untuk masyarakat dimana konsultan perencanaan harus menilai apakah sentra IKM sangat dibutuhkan di Kecamatan Tanah Jawa, siapa penerima manfaat, bagaimana potensi SDM dan bahan baku lokal yang tersedia untuk diolah. Semua hal ini harus dalam prioritas pembangunan yang dususun bersama DPRD dan masyarakat” urai Syamp.
“Jika tidak ada kajian kelayakan maka Disperindag baik Kepala Dinas, PPTK dan PPK serta rekanan pihak ketiga fatal melanggar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2001 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Tipikor Pasal 3 dan 2 tentang Penyelahgunaan Wewenang Untuk Proyek yang Tidak Sesusi Prosedur dan Merugikan Negara” perjelas Syamp.
Perlu diketahui, Syamp menambahkan dalam kasus sentra IKM Pengolahan Jagung di Tanjung Pasir – Tanah Jawa saat ini sudah termasuk proyek mangkrak yang tidak bermanfaat bagi petani, karena dari awal tidal ada kajian mendalam, tidak ada sosialisasi kepada petani, lokasi tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat sehingga menjadi objek penyelidikan BPK, proyek Sentra IKM pengolahan jagung adanya pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara dengan bukti hasil temuan BPK pengembalian sebesar Rp. 130.000.000.
“Hal ini dapat ditindak lanjuti dengan Pidana Korupsi khususnya terhadap rekanan karena adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian pada negara, begitu unsur penyalahgunaan wewenang dan jabatan kepada Wasin Sinaga selaku PA dan Sihar Napitupulu sebagai PPK” imbuh Syamp.
“Begitu juga sistem penunjukan langsung (pl) yang terhadi, ini sudah sangat bertentangan dengan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, disini sangat kuat tercium aroma permainan para mafia anggaran, dimana sampai saat ini Disperindag baik mantan Kadis maupun PPK tidak bersedia memberikan nomor registrasi lelang yang mereka sebut pernah dilakukan lelang terbuka namun semua peserta tidak memenuhi syarat, sehingga langsung menghunjuk CV. Putra Jaya pelaksana kegiatan” tutup Syamp. IGN_Red
