Indigonews | Simalungun – Semenjak berniat ikut dalam perhelatan politik untuk meraih kursi empuk Nomor 1 Provinsi Sumatera Utara banyak prosesi yang dianggap dipaksakan supaya para PNS Daerah Kabupaten Simalungun wajib melakukan politik praktis untuk berkampanye.
Jauh hari sebelumnya, kegiatan pertemuan para kepala sekolah dan operator SMP Negeri se Simalungun yang bertempat di di SMPN 1 Perumnas juga diwarnai umbul umbul menggunakan baju Semangat Baru Sumut yang merupakan SLOGAN Calon Gubsu JR Saragih – Ance, anehnya pada saat pertemuan para PNSD tersebut adanya mobil partai berlambang mercy dan lengkap gambar JRS sebagai Ketua DPW PD.
Bukan hanya itu, beberapa bulan sebelumnya juga pasca pencairan DD/ADD Tahun 2017 banyak para pangulu Nagori merasa terpaksa atau disinyalir dipaksakan untuk membeli baju dengan logo di depan bertuliskan JRS dan dibagian belakang bertuliskan Semangat Baru Sumut, dan lajimnya baju yang diharuskan dibeli baju Kaos Berkerah berwarna Biru.
Pada saat pendaftaran dan pengantaran berkas Calon Gubsu JRS-ANCE ke KPU Provinsi SUMUT di Kota Medan yang diusung dua parpol juga banyak terlihat kejanggalan khususnya terlihatnya Sekretaris Daerah Pemkab Simalungun, Gidion Purba ikut serta begitu juga para pejabat eselon lainya.
Memukau dan menjadi bahan perbincangan, semenjak mendaftar positif ikut menjadi Cagubsu, Bupati Simalungun JR Saragih setiap harinya melakukan pertemuan dengan para penetua dan pimpinan beberapa greja padahal jelas pada Jam Kerja sebagai Bupati Simalungun.
Pantastis memang eporia warga Simalungun akan pencalonan JR Saragih namun sangat sayangkan kegiatan berbagai kegiatan banyak dihadiri dan di ikuti para PNSD maupun Honorer, sepertu halnya acara doa bersama pengantaran JRS-ANCE yang dilaksanakan hari Sabtu (27/01/2018) kemaren terkesan acara diprakarsai oleh para Kepala Dinas, bahkan banyak dijumpai dilokasi acara para Kadis, Camat, Kepala Sekolah, Guru PNS dan Honorer dan Para Pangulu, dan lokasi pelaksanaan kegiatan juga di lapangan sekolah sehingga bisa menjadi acuan kepada Panwaslu Provinsi.
Seorang guru honorer disalah satu SDN Simalungun melalui telephone selular menjelaskan bahwa mereka semua guru baik PNS maupun Honorer yang mengajar disekolah harus hadir ke acara sesuai dengan instruksi Kepala Sekolah.
“kami mau keraya bang acara doa mengantarkan Cagubsu JRS-ANCE ini sesuai perintah dan instruksi Kepala Sekolah yang sudah lebih duluan berada di raya, acaranya di lapangan sekolah SMA Plus Efarina yang di Hapoltakan” celotoh guru honorer melalui selular, Sabtu (27/01/2018) sekitar pukul 09.15Wib.
Begitu juga terlihat pada akun Facebook beberapa Pangulu Nagori Dan para PNSD Simalungun dengan bangga memposting foto ephoria acara yang sihadiri ratusan orang mengatas namakan warga Simalungun namun nota bena 3/4 yang hadir adalah para PNS dan Honor serta Perangkat Desa yang terkesan harus hadir.
Ketua LSM Forum13 Indonesai, Syamp Siadari menyayangkan sikap para PNSD, Honorer dan Perangkat Desa yang ikut berpolitik praktis, khususnya bagi para ASN jelas diatur dalam UU ASN jelas melarang peran serta para ASN dalam politik dan sudah ada beberapa contoh adanya PNS yang dipecat karena ketahuan berpolitik langsung.
Selain itu diharapkan Bupati Simalungun jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan kampanye terselubung karena sampai 20 Februari 2018 mendatang Tupoksinya adalah Bupati Simalungun, dan sesuai janji kampanye silam bahwa kehadiran dirinya disimalungun untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur se Simalungun.
“Disayangkan sekali bila sekelas SEKDA Simalungun ikut politik praktis malah bangga ikut dalam pendaftaran Cagubsu, begitu juga dengan beberapa PNSD dan Honorer serta Perangkat Desa yang ikut dalam berbagai acara kegiatan Cagubsu namun hal ini terjadi kemungkinan karena adanya paksaan yang tidak dapat ditolak dengan alih alih jabatan supaya aman” jelas Syamp.
“Dahulu juga pada kampanye Cabup, bahwa JRS berjanji hadir untuk membangun Simalungun nah sampai saat ini semua infrastruktur terutama jalan penghubung masih banyak yang rusak parah, yang artinya bahwa janji dan Tugas Bupati Simalungun belum tuntas tohh” Tegas Syamp.
Selain hal tersebut Syamp Siadari dengan tegas akan menyurati K-ASN, Menpan RB, Menkeu, Mendagri dan Gubernur akan nama nama PNSD Simalungun yang ikut berpolitik prantis bahkan belakangan tidak takut dengan jelas melakukan pendekatan secara Kampanye ke masyarakat untuk memilih Cagubsu JRS-ANCE. Red
Discussion about this post