iGNews | Simalungun – Perusakan akses jalan umum oleh oknum AS jalan menuju PKS (Pabrik Kelapa sawit) HDS di Huta 4 Nagori Buntubayu konon katanya atas suruhan seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun berinisial BR dari Dapil 5, Rsbu (24/4/2024). Selain perusakan kontruksi parit yang sengaja dibongkar kemudian ada kesengajaan untuk menghalangi kenderaan yang akan masuk… Lanjutkan membaca AS Diduga Suruhan Oknum DPRD Simalungun Rusak Akses Jalan
Kategori: Siantar
Geruduk dan Lempari Telor Busuk Kantor Pangulu Nagori Rambung Merah, Mahasiswa Minta Tumpal Sitorus Mengudurkan Diri
iGNews | Simalungun – Puluhan mahasiswa geruduk Kantor Pangulu Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara, aksi unjuk rasa atas sikap dan tindakannya yang dinilai bobrok dan diminta Pangulu Nagori (Kepala Desa.red) untuk mundur dari jabatannya, Selasa (23/4/2024). Massa aksi mahasiswa tersebut tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Lingkungan yang dikoordinatori Andry Napitupulu.… Lanjutkan membaca Geruduk dan Lempari Telor Busuk Kantor Pangulu Nagori Rambung Merah, Mahasiswa Minta Tumpal Sitorus Mengudurkan Diri
Dibalik Pelantikan Junaedi Sitanggang Pj. Sekda Pematangsiantar, Ditanya Surat Persetujuan Gubernur dan Mendagri Malah Timbul Simanjuntak Kirim Surat Edaran
iGNews | Siantar – Makin mencuat dugaan pelanggaran telak bahkan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 serta Surat Edaran Mendagri dan surat Himbauan Bawaslu RI atas pelantikan Pj. Sekda Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang pada hari Jumat 18 April 2024 semalam, anehnya Walikota Pematangsiantar hanya melantik satu orang dari puluhan ASN. Hal ini diungkapkan… Lanjutkan membaca Dibalik Pelantikan Junaedi Sitanggang Pj. Sekda Pematangsiantar, Ditanya Surat Persetujuan Gubernur dan Mendagri Malah Timbul Simanjuntak Kirim Surat Edaran
Syamp Siadari Pertanyakan SK Pelantikan Junaedi Sitanggang Sebagai Pj. Sekda Pematangsiantar
iGNews | Siantar – Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 001/ 800.1.3.3/ 636/ IV/ 2024 perihal Pengangkatam Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar yang telah dipertimbangkan oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara terkesan tidak berkesesuaian dengan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah. Bukan hanya itu, pelantikan Juanedi Sitanggang terlihat dipaksakan, karena juga telah melanggar… Lanjutkan membaca Syamp Siadari Pertanyakan SK Pelantikan Junaedi Sitanggang Sebagai Pj. Sekda Pematangsiantar
Terkait Pungutan Staf Puskesmas Silau Malaha, Jenny Marpaung Bungkam Dikonfirmasi
iGNews | Simalungun – Pernyataan Kapus Silau Malaha, Kabupaten Simalungun. Yenny Rading Silalahi S.TrKeb, MKM tidak mengetahui adanya dugaan pungutan liar dilakukan oleh Jenny Marpaung selaku Bendahara Akreditasi Puskesmas Silau Malaha semakin menguak, karena saat proses pungutan digrup maupun di pesan Whatsapp Jenny Marpaung kepada beberapa staf mengatakan Kapus sudah marah karena belum dibayarkan uang… Lanjutkan membaca Terkait Pungutan Staf Puskesmas Silau Malaha, Jenny Marpaung Bungkam Dikonfirmasi
Lagi…!!! Dana Desa 2024 Digerogoti Proyek Pesanan Pemkab Simalungun Pengadaan Baju Lansia dan Kacamata Baca
iGNews | Simalungun – Upaya menggerogoti Dana Desa Tahun Anggaran 2024 kembali terjadi untuk 386 Nagori (Desa.red) se- Kabupaten Simalungun, belum usia permasalahan pengadaan apan informasi (neon boks), apar dan buku perpustakaan pada Tahun 2023, kini malah semua Pangulu Nagori (Kepala Desa.red) diwajibkan mempost anggaran pengadaan baju lansia sebesar Rp. 4.800.000 dan kaca mata baca… Lanjutkan membaca Lagi…!!! Dana Desa 2024 Digerogoti Proyek Pesanan Pemkab Simalungun Pengadaan Baju Lansia dan Kacamata Baca
Syamp Siadari Minta Bupati Simalungun Nonjobkan dan Ajukan Kepada Kementerian Pecat Kapus dan Bendahara Akreditasi Puskesmas Silau Malaha
iGNews | Simalungun – Terkait dugaan pungutan liar (pungli.red) yang dilakukan Kepala Puskesmas Silau Malaha, Yenny Rading Silalahi STr.Keb melalui Bendahara Akreditasi, Jenny Pitra Kristina Marpaung terhadap ± 45 staf mencapai Rp. 1.350.000 sudah termasuk pelanggaran berat bahkan terjadi penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan terjadi. Hal ini disampaikan Syamp Siadari selaku Ketua LSM Forum13 Indonesia, Rabu… Lanjutkan membaca Syamp Siadari Minta Bupati Simalungun Nonjobkan dan Ajukan Kepada Kementerian Pecat Kapus dan Bendahara Akreditasi Puskesmas Silau Malaha
IWARAS Ajak Masyarakat Aktif Dalam Menyampaikan Kritik dan Masukan ke Pemerintah Simalungun
iGNews | Simalungun – Dalam sistem Pemerintahan, masyarakat juga berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola Pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. Adanya pelayanan pengaduan yang efektif memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Advocasi hukum IWARAS, Henri Dens Simarmata SH saat dijumpai di Pematang Raya, Rabu (20/4/2024).… Lanjutkan membaca IWARAS Ajak Masyarakat Aktif Dalam Menyampaikan Kritik dan Masukan ke Pemerintah Simalungun
Perawatan TB Sawit Kurang Maksimal, Kinerja Menejer Kebun Marihat Dipertanyakan…!!!
iGNews | Simalungun – Kinerja Menejer Kebun Unit Marihat, Regional II, PTPN IV layak dipertanyakan, karena perawatan Tanaman Baru (TB) terlihat tidak maksimal bahkan banyak kacangan yang menjalar ke pelepah daun sawit, Minggu (7/4/2024). Hasil pantauan redaksi Indigonews dilahan Afdeling V dan VI tepatnya di Silampuyang banyak juga tanaman sawit yang daunya kena hama dan… Lanjutkan membaca Perawatan TB Sawit Kurang Maksimal, Kinerja Menejer Kebun Marihat Dipertanyakan…!!!
Gawat…!!! Kapus Silau Malaha Melalui Bendahara Katanya Kutip Staf Untuk Biaya Akreditasi
iGNews | Simalungun – Kepala Puskesmas (Kapus) Silau Malaha melalui Bendahara Akreditasi diduga kutip sekitar 45 staf untuk biaya akreditasi Puskesmas padahal ditampung pada APBD. Seorang sumber menjelaskan bahwa pengutipan terjadi pada pertengahan Tahun 2023, dimana selama 6 bulan semua staf sekitar 45 orang melakukan penyicilan sebesar Rp. 50.000 per orang. “Selama 6 bulan kami… Lanjutkan membaca Gawat…!!! Kapus Silau Malaha Melalui Bendahara Katanya Kutip Staf Untuk Biaya Akreditasi